1 Februari 2018, BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment

ist

BANDARLAMPUNG– BPJS Kesehatan bakal memberlakukan sistem pembayaran tertutup atau close payment system bagi peserta pekerja penerima upah (PPU), mulai 1 Februari 2018. Sistem ini mensyaratkan pembayaran iuran JKN-KIS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan oleh BPJS Kesehatan kepada badan usaha.

“Artinya badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai jumlah tagihan,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dalam rilisnya, Senin (29/1).

Ia menuturkan, melalui system ini,  pihaknya ingin memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya, kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan.

“Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” kata dia.

Dengan sistem tersebut, badan usaha atau perusahaan juga lebih mudah dalam memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai/karyawannya.

Saat ini, iuran JKN-KIS untuk sektor Pekerja Penerima Upah (PNS, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah nonpegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan.

Perusahaan punya kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4%. Sedangkan pegawai membayar sisanya, yakni 1%.

Kemal mengimbau agar badan usaha menggunakan aplikasi New e-Dabu. Aplikasi online itu untuk perubahan data karyawan badan usaha atau perusahaan. Lewat aplikasi ini akan memudahkan dalam hal administrasi data peserta, serta tidak perlu repot-repot mendatangi Kantor BPJS Kesehatan.(*)

close payment pembayaran tertutup PJS Kesehatan

Posting Terkait