100 Ketua BHP Sosialisasi TP4D

 

KOTA AGUNG-Wakil Bupati Tanggamus Samsul Hadi membuka sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Gedung Islamic Centre, Kotaagung, Senin (13/11). Kegiatan itu diikuti 100 Ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP).

Wakil bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus dan Bagian Hukum yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Kegiatan itu sebagai bentuk perhatian dan kepedulian aparat hukum terhadap kondisi yang kerap terjadi seputar penyelewengan pengelolaan keuangan khususnya dana desa (DD).

Melalui kegiatan itu diharapkan dapat memahami serta mengimplementasikan hasil dari kegiatan tersebut. Sehingga, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan tercipta sistem pemerintahan yang baik.

“Pemerintahan yang baik adalah mampu mengoptimalkan peran perangkatnya, memiliki perencanaan, administrasi dan evaluasi yang bagus, dan saya berpesan kepada BHP dan TPK untuk serius mengikuti kegiatan ini hingga selesai,” kata wakil bupati.

Tahun ini, DD yang ditransfer pusat ke pekon paling kecil mendapatkan Rp 1 Miliar lebih dan pada tahun berikutnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presiden akan bertambah.

Alokasi  semula Rp 80 triliun menjadi  Rp 160 triliun pada 2018 mendatang. Sedangkan total DD yang ditransfer untuk 299 pekon di Tanggamus pada 2017 berjumlah lebih dari Rp 320 miliar.

“DD diberikan dengan harapan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Saya mengimbau kepada kepala pekon dan aparat pekon,  untuk selalu mengelolanya dengan sebaik-baiknya guna kemajuan pembangunan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisai itu diharap para peserta mampu memahami dan mendapatkan informasi dari para narasumber terkait dengan peran kejaksaan dalam mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui TP4D.

Ssehingga memberikan manfaat yang baik untuk kemajuan pekon pada khususnya dan umumnya untuk Tanggamus.

Tujuan TP4D adalah agar seluruh komponen penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung penyelenggaran pemerintah daerah  dan pembangunan nasional sesuai dengan mandat UU No. 23/2014.

Tupoksi TP4D adalah mengawal, mengamankan, serta mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya pencegahan secara preventif serta persuasif sehingga jalannya pembangunan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanggamus Taufan Zakaria mengatakan sosialisasi itu dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat tentang keberadaan ruang lingkup.

Uraian tugas dan kewenangan TP4 kejaksaan, sebagai bagian dari amana UU No.16/2004 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dalam rangka pengamanan kebijakan hukum.

Terbentuknya TP4 Kejaksaan dilatarbelakangi beberapa hal, yakni terbitnya Inpres No. 7/2015, Pertemuan Presiden dengan para Kajati, Kapolda dan gubernur di Istana Bogor pada 24 Agustus 2015.

Perintah Presiden kepada Jaksa Agung untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan nasional, dan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tentang TP4.

Adapun prinsip pelaksanaan tugas TP4D lebih mengedepankan langkah pencegahan preventif dan persuasif serta pendampingan hukum,  akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan langkah penegakan hukum reprensif.

Ketika ditemukan bukti awal permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengam aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan lainnya yang berakibat kerugian bagi keuangan negara.

Dengan terselenggaranya acara sosialisasi hari ini, diharapkan dapat terus terbina kerjasama dengan pemerintah kabupaten Tanggamus guna dapat tersampaikannya materi sosialisasi peran TP4D khususnya sasarannya 299 pekon penerima alokas dana desa.

“Ssehingga kewajiban kita bersama sebagai bagian dari tugas perlindungan terhadap kemungkinan tidak tepatnya realisasi DD dapat dicegah sedini mungkin melalui sosialisasi ini,” kata kajari.

Kabag Hukum Pemkab Tanggamus Nuripin menyampaikan kegiatan tersebut, diikuti oleh 100 Ketua BHP serta tim pelaksana kegiatan (TPK)  dari berbagai kecamatan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan.

Pemateri kegiatan yakni dari Kejaksaan Negeri yaitu Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasipidsus dan Kabag Hukum, kedepan kegiatan ini akan dilakukan dengan peserta yang berbeda.(SB.CD)

408 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan