8 Perusahaan Pegadaian di Lampung Belum Terdaftar di OJK

Kepala OJK Lampung, Indra Krisna.ist

BANDARLAMPUNG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung selaku pengawas lembaga jasa keuangan menghimbau kepada perusahaan pegadaian swasta di Lampung untuk segera mendaftarkan usahanya ke OJK.

“Sampai saat ini perusahaan pergadaian di Lampung yang baru terdaftar baru satu yakni PT Pegadaian, dan yang lainnya belum. Dihimbau bagi pengusaha yang merasa belum mendaftarkan usaha jasa keuangannya ke OJK, untuk bisa segera mengurus pendaftarannya,” ujar Kepala OJK Lampung, Indra Krisna saat ditemui di acara ramah tamah dan buka puasa bersama insan media, yang berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu, Jumat (8/6).

Indra menjelaskan, OJK Lampung sudah mempunyai data perusahaan jasa keuangan yang belum terdaftar. Sampai saat ini ditemukan ada 8 perusahaan pegadaian swasta di Lampung yang belum mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

Pelaku usaha pergadaian swasta terutama yang telah mendapatkan informasi tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) usaha pegadaian diminta untuk segera mengajukan permohonan izin usaha atau pendaftaran ke OJK.

“Himbauan ini akan jatuh tempo pada akhir bulan Juli 2018. Jika sampai batas waktu belum juga mendaftarkan, maka OJK akan memanggil pemilik usaha tersebut, untuk dimintai keterangan,” kata Indra.

OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.O5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian).

POJK ini secara umum mengatur mengenai bentuk badan hukum, pemodelan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan, penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pengaturan perusahaan pegadaian pemerintah.

POJK tersebut  juga termasuk mencakup peraturan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, pengawasan dan pemeriksaan perusahaan pegadaian, serta pengenaan sanksi bagi perusahaan.

Aturan itu memuat beberapa tujuan yakni meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), melalui kemudahan akses terhadap pinjaman.

Selain itu juga, dengan adanya POJK tersebut, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, kehadiran usaha pegadaian yang sehat dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pegadaian.

Pihak OJK ingin memberikan perlindungan kepada konsumen terkait pegadaian. Dengan adanya badan hukum maka ada perlindungan hukum kepada konsumen.(IH)

pegadaian belum berizin

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan