Pilkada Serentak: Lanjut Atau Tunda

MASALAH gelaran pilkada menjadi persoalan serius yang saat-saat ini dibahas berbagai kalangan.
Hal ini sangat dimaklumi. Mengingat proses pesta demokrasi di 270 kabupaten/kota dan provinsi itu sudah berjalan. Bahkan pekan ini telah memasuki masa penetapan calon, dilanjutkan masa kampanye mulai tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember 2020. Dengan puncak pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020.
Adalah ancaman semakin melebarnya kluster pandemi covid-19 yang menjadi persoalan serius. Yang membuat pilkada serentak 2020 kini berada di posisi kritis. Mengapa demikian?
Semua kita tahu persis, setiap hari semakin bertambah jumlah warga masyarakat di seantero negeri yang positif covid-19. Penambahan pasien yang terkena virus mematikan itu mencapai ratusan, bahkan ribuan. Amat sangat tidak seimbang dengan jumlah yang mengalami penyembuhan.
Di sisi lain, meski program sosialisasi protokol kesehatan cukup masif dilakukan, bahkan dengan menurunkan aparat TNI dan Polri, juga dilahirkan berbagai regulasi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, dengan satu tujuan: memaksimalkan penggunaan masker, rutin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman, faktanya sampai saat ini hal tersebut belum berjalan maksimal. Bahkan masih terlampau jauh bisa menjadi tradisi keseharian warga masyarakat secara umum.
Lalu bagaimana kita melihat persoalan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 ini? Apakah sebaiknya tetap dilanjutkan ataukah ditunda?
Bila tujuan dasar dibentuknya suatu kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil seperti kata John Locke dalam bukunya “two treatises of civil government”, maka sudah sewajarnya pilkada serentak ditunda.
Mengapa begitu? Karena negara kita menganut konsep government by consent of the people. Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat.
Dan, pada beberapa hasil survei maupun pandangan para tokoh di negara ini, bisa ditarik benang merah bahwa penundaan pilkada serentak lebih baik dilakukan. Demi menyelamatkan lebih banyak warga masyarakat dari serangan virus corona.
Memang, seperti kata Mendagri Tito Karnavian, sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Dan penundaan pilkada pun belum tentu akan membuat serangan virus mematikan ini akan berkurang.
Namun jika mengacu pada agenda vaksinasi anticorona yang vaksinnya akan dimasyarakatkan pada Desember 2020 atau Januari 2021, maka pilihan menunda pilkada menjadi lebih rasional. Sebab, pada awal sampai pertengahan tahun 2021, mayoritas warga masyarakat sudah divaksin.
Tentu, banyak pihak yang keberatan dengan usulan saya akan perlunya penundaan pilkada serentak ini. Utamanya para bakal calon peserta pesta demokrasi tersebut. Karena dengan penundaan, minimal akan terjadi penambahan cost politik yang tidak sedikit. Tapi itulah risiko politik. Apalagi saat ini kita hidup di era extraordinary. Di waktu yang tidak biasa.
Akankah pemerintah dan pihak terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020 bisa mendahulukan sisi kemanusiaan dibanding sisi politik? Bila semua pihak terkait menyadari akan hakekat kemanusiaannya -seperti kata Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk politik-, saat inilah waktu yang tepat bagi mereka mementingkan kemakhlukansosialnya. Yaitu dengan menunda pelaksanaan pilkada. Demi keselamatan manusia.
Namun jika pemerintah dan stakeholder terkait tetap menggelar pilkada serentak di tengah meruyaknya pandemi covid-19 yang semakin menggila, saya hanya bisa mengutip pernyataan George Orwell dalam romannya berjudul “animal farm”.
Pada roman itu, George Orwell menulis begini: “Penguasa totaliter itu tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah, tidak hanya mau memiliki monopoli kekuasaan. Tapi juga ingin tentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati, bagaimana masyarakat bangun dan tidur, makan, belajar dan bekerja. Bahkan mengontrol apa yang mereka pikirkan”.
Saya percaya, saat ini kita tidak hidup dibawah kepemimpinan penguasa totaliter. Saya pun masih percaya, bahwa penguasa saat ini berpegang teguh pada filosofi “vox populi, vox dei” -suara rakyat, suara Tuhan- yang digendangkan oleh Rosseau.
Persoalannya: keputusan dalam urusan pilkada serentak di era pandemi covid-19 ini sudah sangat mendesak bahkan extraurgent. Bisakah Presiden Jokowi beserta perangkat terkait mengambil keputusan dengan segera dan bijaksana? Kita tunggu saja. (*)

Dalem Tehang

Penulis: pemerhati masalah sosial politik, tinggal di Bandarlampung.

Posting Terkait