Adipati Sosialisasi Ketenagalistrikan

BLAMBANGANUMPU – Bupati WayKanan Raden Adipati Surya membuka sosialisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (SUTT, SUTET, dan Gardu Induk) di Aula PKK, Rabu (6/12).

”Pemkab sangat mendukung program,” kata bupati, pada kegiatan yang melibatkan PT PLN (Persero) Sumbagsel dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Lampung itu.

Pemkab akan selalu mendukung selagi berkaitan tupoksinya. Salah satunya masalah perizinan. “Kami akan percepat pembuatkannya terkait pembangunan dan pembebasan lahan,” ujar Raden Adipati Surya.

Seluruh camat akan diminta sosialisasi langsung kepada masyarakat agar pelaksaannya berjalan dengan lancar dan aman. “Kita harus jeli menyosialisasikan ini,” jelas bupati.

Asisten Enginer PT PLN Sumbagsel Prabu Syahsiji menjelaskan latar belakang sosialisasi itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program 35.000 MW yang dicanangkan presiden sampai dengan 2019.

“Diperlukan pengembangan penyaluran tenaga listrik Sutet dan gardu induk untuk mendukung kehandalan pasokan daya listrik sebagai hasil dari program 35 0000 MW,” kata Prabu Syahsiji.

Maksud sosialisasi memberikan informasi yang lengkap tentang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada pemkab serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan sutet dan gardu induk.

Kemudian menjelaskan kewajiban PLN terhadap masyarakat yang terkena dampak akibatn dilalui shoot sutet dan gardu induk. Sehingga, tercipta pemahaman yang sama antara pemkab dan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Manfaat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara adil dan merata dan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dengan skema interkoneksi jaringan, mendorong pertumbuhan ekonomi sosial, dan keamanan di daerah.

Hingga mendukung peningkatan mutu pendidikan, sarana informasi dan telekomunikasi, serta rencana pembangunan lima kawasan industri di Lampung.

Ketua Tim II TP4D Kejaksaan M. Syarif memaparan sosialisasi itu bertujuan terserapnya anggaran APBN serta penyertaan modal pemerintah secara maksimal.

“Pengawalan dan pengamanan sedini mungkin. Mulai dari perencanaan sampai penyerahan proyek pembangunan tahap I dan tahap II sampai pemeliharaan. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan dengan mengedepankan sisi pencegahan,” kata M.Syarif.(DA)

260 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment