Advokat Lampung Minta PPATK dan Dirjen Pajak Usut Sumber Dana Pencalonan Arinal Djunaidi

Forum Organisasi Lampung

Koordinator Presidium Forum Organisasi Lampung, Bayu Noviandi SH.

Bandar Lampung – Pencalonan Arinal Djunaidi menjadi Gubernur Lampung terus mendapat sorotan dari berbagai element masyarakat, salah satunya Forum Organisasi Lampung (FOL).

Diduga kuat pencalonan Arinal Djunaidi di pilgub Lampung sepenuhnya didanai oleh sebuah perusahaan swasta sehingga rentan dikendalikan oleh korporasi.

Seperti dilansir oleh salah satu portal berita online, Senin (11/12/2017), Koordinator Presidium Forum Organisasi Lampung, Bayu Noviandi SH, mengatakan dirinya dan 36 organisasi kepemudaan dan mahasiswa se-Lampung akan mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisa keuangan pencalonan Arinal Djunaidi.

Baca Juga:  Chusnunia Chalim Berpeluang jadi Wakil Gubernur Lampung

Jangan sampai, uang yang digunakan untuk sosialisai tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan pengemplangan pajak.

“Hingga saat ini sudah ada 36 organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang bergabung dengan kita, dan sudah ada banyak organisasi-organisasi lainnya yang menghubungi saya untuk bergabung. Saat ini, kami tengah menghimpun data-data terkait sumber pendanaan pencalonan Arinal Djunaidi. Yang kemudian akan kami laporkan ke PPATK. Jangan sampai uang tersebut berasal dari pencucian uang (money laundry),” tegasnya.

Baca Juga:  Astra Daihatsu Lampung Pamerkan All New Terios Terbaru

Berdasarkan PP No 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada PPATK, disebutkan bahwa ada beberapa profesi yang memiliki kewenangan melaporkan seseorang pada PPATK, salah satunya advokat.

“Saya dan beberapa Advokat Lampung yang tergabung di FOL, dan masyarakat Lampung terpanggil untuk melaporkan Arinal Djunaidi ke PPATK dan Dirjen Pajak. Sebab kami tidak rela Lampung ke depannya dipimpin oleh orang yang diduga boneka perusahaan. Sebab jika seorang pemimpin berhutang budi dengan suatu korporasi, maka rakyat yang akan menjadi korban,” ujarnya berapi-api.

Baca Juga:  MUI: Zina dan LGBT Harusnya Dipidana

Bayu menambahkan, selain PPATK, Dirjen Pajak juga harus turut serta mengawasi sumber pendanaan pencalonan Arinal Djunaidi. Jangan sampai Arinal Djunaidi memiliki harta-harta dan sumber keuangan yang tidak di laporkan ke kantor pajak.

“Kan DJP bisa cek SPT Tahunan Arinal. Berapa sih total harta dia, cukup tidak untuk mendanai sosialisasinya selama ini? Kan sederhana cara berpikirnya. Atau dilakukan pembuktian terbalik, darimana saja uang yang ia dapatkan selama ini,” tuntasnya. (*)

Dana Pencalonan Arinal PPATK Terkini

Posting Terkait