Akal Bulus Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung di Balik WTP yang Diterima Lampung Utara Tahun 2017

Akal Bulus Oknum BPK di Balik Cara Kabupaten Lampung Utara Terima WTP Tahun 2017


Agung Ilmu Mangkunegara menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Rabu, 24 Oktober 2018 di Ruang Serbaguna Semergow Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Penghargaan WTP yang ke tiga kali ini diserahkan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. Pada masa kepemimpinannya Lampung Utara mendapatkan WTP secara berturut turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Sumber foto: Istimewa

Bandar Lampung – Raut wajah Syahbudin seperti orang yang linglung hari itu, Senin siang, 13 Januari 2020. Dia tak kuasa mendapat hujatan pertanyaan dari hakim Baharuddin Naim saat menjadi saksi untuk terdakwa Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh -dua orang kontraktor yang belakangan dituntut pidana penjara masing-masing 24 bulan dan 30 bulan karena menyuap Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

“Ada juga BPK. Ada dua kali, 500…500,” kata Syahbudin di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1 A. Jawaban ini diutarakan Syahbudin saat dicecar hakim menyoal kepada siapa saja dia memberikan uang selain oknum polisi dan kejaksaan, kapan dan siapa nama penerima uang itu. “Dua kali di tahun 2017. Desyadi yang kasih. Pertama (di bulan) Oktober. Franky”. Nama Desyadi bukan barang baru, ia adalah Plt Kepala BPKAD Lampung Utara yang berulang kali disebut dalam perkara ini, juga pernah menjadi saksi di persidangan.

Baca Juga:  Di Catatan Syahbudin, Ada Aliran Uang Diduga Diberikan Untuk Kajati Lampung Tahun 2015 yang Pensiun Dari Jabatan Sesjamintel

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho mengatakan fakta persidangan yang diucapkan Syahbudin akan didalami lagi. “Di perkara Syahbudin dan pak Agung,” katanya.

Fajar Sumatera sudah melayangkan permintaan klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung di Jalan P. Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan, Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, berkait dengan informasi tersebut, Selasa, 25 Februari 2020. Sumber Fajar Sumatera di BPK Perwakilan Lampung menyebut jika Franky masih ngantor.

Kenapa BPK Diberikan Uang dan Darimana Sumbernya?

Dua orang sumber Fajar Sumatera menyebut, uang suap ke BPK itu keperluannya adalah untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kabupaten Lampung Utara di Tahun 2017. Opini WTP ini diminta sendiri oleh Agung Ilmu Mangkunegara agar dapat diraih Kabupaten Lampung Utara.

Permintaan itu disampaikan Agung Ilmu Mangkunegara di awal tahun 2016. Anak dari anggota DPR RI Tamanuri itu menyampaikan hal itu dalam rapat. Tak lama setelah itu, pada bulan Oktober 2017, BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Baca Juga:  KPK Yakin Masyarakat Lampung Tidak Pilih Cagub Tersangka Korupsi

Seorang pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPK. Selanjutnya, pada akhir tahun 2016, Ketua Tim Audit BPK Perwakilan Lampung Franky disebut meminta sejumlah uang. Nilai uang yang diminta Franky senilai Rp1,5 miliar. Keterangan Syahbudin yang kami catat di awal, hanya menyebut dua kali pemberian dengan total Rp1 miliar.

Agung Ilmu Mangkunegara yang mendapat informasi itu, menyarankan kepada bawahannya agar berkoordinasi dengan pejabat di Dinas Kesehatan Lampung Utara untuk mengambil uang dari fee paket proyek di dinas yang dikepalai dr Maya Metisa tersebut. Tak lama dari situ, hasil audit BPK keluar di bulan Juni 2017 dengan opini WTP yang diterima langsung oleh Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Hasil riset Fajar Sumatera, Kabupaten Lampung Utara sendiri dinyatakan telah berulang kali menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Lampung selama dipimpin oleh Agung Ilmu Mangkunegara, sejak masa jabatannya dari 2014.

Fajar Sumatera mencoba mengklarifikasi soal Franky kepada lembaga anti korupsi tentang mangkirnya Franky saat akan dimintai keterangan oleh penyidik. Juru Bicara Bidang Penindakan pada KPK Ali Fikri tidak membenarkan atau membantah hal ini. Ia menyarankan untuk mengikuti proses persidangan Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). “Kalau gitu. Karena perkara AIM, silahkan dilihat fakta-fakta selama persidangan berlangsung,” katanya, Selasa malam, 25 Februari 2020.

Baca Juga:  Kemendagri Resmi Berhentikan Bambang Kurniawan

Ungkap TPPU Agung Ilmu Mangkunegara

KPK membuka kemungkinan untuk mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengusutan ini ditujukan kepada Agung Ilmu Mangkunegara. “Kemungkinan pengembangan TPPU akan dilakukan dengan melihat hasil fakta-fakta persidangan nanti. Saat ini JPU akan berupaya semaksimal mungkin membuktikan pasal dugaan suap dan gratifikasinya lebih dahulu,” jelas Ali Fikri.

Yang jelas, Agung Ilmu Mangkunegara hanya didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan menerima suap dan gratifikasi senilai Rp100 miliar -yang diterima sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 dan menggunakan Rp97 miliar untuk keperluan pribadi.

Tahun 2015 Agung menerima Rp18.304.235.900; tahun 2016 menerima Rp32.149.926.550; tahun 2017 menerima Rp47.298.602.200; tahun 2018 menerima Rp38.700.000; dan tahun 2019 menerima Rp2.445.000.000.

Sejumlah uang yang diterima Agung ini masih dinyatakan KPK berasal dari rekanan yang mendapat paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Utara. Penerimaan aliran dana ini diterima Agung melalui adik kandungnya Akbar Tandaniria, Syahbudin, saudara angkatnya Taufik Hidayat, dan pamannya Raden Syahril.

Agung Ilmu Mangkunegara didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana Jo Pasal 65 KUH Pidana. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara BPK Perwakilan Lampung Kasus Korupsi Lampung Utara KPK Lampung Utara

Posting Terkait