Aksi Ribuan Buruh Menolak Revisi UUK Direpresif

Foto: Nuy

JAKARTA – Ribuan peserta aksi massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang akan bergerak menuju depan Gedung MPR/DPR RI untuk melaksanakan unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan pagi tadi (16/08) dihadang oleh kepolisian dan TNI. Penghadangan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Utara.

Di Koja, Kepolisian Jakarta Utara  menghalangi mobil komando milik Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) yang akan keluar dari sekretariat dengan menggunakan truk sampah milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sementara di Kota Tangerang, massa Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga dilarang oleh kepolisian bergerak dari sekitar sekretariat mereka di Batuceper. Di kawasan industri Gobel Bekasi, polisi melarang mobil massa dari KPBI untk menuju lokasi.

Bukan hanya polisi, anggota TNI juga terlibat dalam penghadangan massa aksi seperti yang terjadi di Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka menyetop iring-iringan sepeda motor buruh dan melarang peserta aksi melanjutkan perjalanan. Mereka juga diminta segera membubarkan diri.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), IIhamsyah mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menghalang halangi atau berupaya untuk menggagalkan aksi masa sudah terlihat dari beberapa hari sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari tidak diberikannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk menyampaikan pendapat.

“Dari kita menyampaikan surat pemberitahuan ke polda metro jaya, pihak Polda Metro Jaya tidak mau membuatkan dan mengeluarkan STTP bagi kawan-kawan yang ingin melakukan aksi,” kata Ilhamsyah, Jumat, 16 Agustus 2019.

Sejak pukul 10.00 hingga menjelang sore hari, aparat terus melakukan sweeping terhadap massa buruh. Di Jakarta, 21 orang pendemo ditangkap dan 7 diantaranya masih ditahan pihak kepolisian hingga berita ini dilansir.

Sementara itu di dalam gedung MPR/DPR telah berlangsung sidang tahunan MPR yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung soal pentingnya menyelaraskan UU yang bertabrakan, namun tidak eksplisit menyebutkan mengenai rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang diprotes oleh massa aksi buruh.

Ketua Umum Kesatuan Perjuangan Rakyat Herman Abdulrohman memberikan tanggapan terkait tindakan aparat yang dinilai sangat tidak mendasar dan semena-mena. “Aparat yang main hakim sendiri dan bertindak arogan memukul mundur massa buruh, adalah cerminan rusaknya nilai-nilai demokrasi. Ribuan buruh yang turut serta dalam aksi hari ini sedang memperjuangkan hak kesejahteraannya, namun aspirasinya tak sedikitpun didengar oleh elit-elit pejabat di dalam gedung MPR,” pungkasnya.

Ke depan, aliansi buruh masih akan melanjutkan aksi penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan yang dinilai pro pengusaha.(NL)

Posting Terkait