Alasan Isoman Azis Tak Penuhi Panggilan

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin dikabarkan tidak dapat memenuhi panggilan penyidik KPK ,di karenakan sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam surat yang di kirimkan ke KPK , ia mengatakan, jika dirinya sedang menjalani isolasi mandiri setelah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19.

“Hal ini saya lakukan untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan isoman jika berinteraksi dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 dan juga untuk mencegah penyebaran mata rantai Covid-19 ,”kata Aziz

Selain itu, surat tersebut juga langsung ia tunjukan ke pimpinan KPK up Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto.

“Sehubungan dengan surat panggilan KPK No. SPGL/4507/DIK.01.00/23/09/2021 tanggal 15 September 2021, di mana saya diminta menghadap penyidik KPK pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk didengar keterangannya, maka saya dengan ini bermaksud menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan tersebut menjadi tanggal 4 Oktober 2021,”tutupnya

Diberitakan sebelumnya ,Nama Aziz Syamsuddin kembali muncul terkait pengembangan menjadi tersangka dari perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah dalam kasus penyuapan eks penyidik KPK  Stepanus Robin Pattuju.

“Saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, ” Kata juru bicara KPK Ali Fikri

Untuk itu, KPK sendiri akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologis serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka pada saatnya nanti.

“Pengumuman tersangka,akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan, ” urainya

Selain itu,Saat ini juga, Tim Penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.

“KPK akan selalu menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, “pungkasnya

Posting Terkait