Ancaman Keamanan Pangan dan Tata Kelolanya di Indonesia, Solusi Untuk Papua?

Ancaman Keamanan Pangan dan Tata Kelolanya di Indonesia, Solusi Untuk Papua?

Virtuous Setyaka.

BANDAR LAMPUNG – DARI pantauan penulis di berbagai media massa, ketika menghadiri rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pada Selasa (23/1/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar TNI dan Polri bersinergi membentuk Satgas Pangan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang ada di wilayah Papua.

Dikabarkan juga, bahwa selain gizi buruk, wabah campak juga menyebar di Kabupaten Asmat dan wilayah Pegunungan Bintang yang terletak sekitar 286 km dari Agats, ibu kota Asmat.

Korban yang meninggal mencapai hampir 100 orang di dua kabupaten tersebut dengan korban terbesar adalah anak-anak. Kabar lainnya adalah tim pemerintah berusaha keras menangani masalah ini dengan turun ke lapangan untuk memastikan penyebab terjadinya dan mencoba menemukan jawaban atas kondisi riil di sana.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menaikkan status di wilayah tersebut sebagai bencana rawan pangan atau bencana kelaparan.

Berdasarkan pengamatan pemerintah, kelangkaan pangan di Asmat adalah akibat dari kurangnya buruan mereka. Sebagian masyarakat Papua hidup dari berburu, berladang berpindah. Sebagian yang hidup di pedalaman sepenuhnya merupakan masyarakat peramu, tidak memiliki keahlian berladang, mereka mencabut, atau mengambil tanaman yang secara alami tumbuh.

Perkembangan baru membuat mereka semakin sulit mencari buruan binatang dan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat.

Demikian berbagai informasi di media massa Indonesia terkait salah satu permasalahan kontemporer yang serius di negeri ini.

Pangan sebagai Keamanan Non-Tradisional dan Tata Kelola Keamanan Pangan Global

Dalam kajian (ilmu) Hubungan Internasional, masalah keamanan dibagi menjadi keamanan tradisional yakni politik dan militer, dan keamanan non-tradisional yakni ekonomi, societal, dan lingkungan.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report 1994 menyebutkan tujuh dimensi menciptakan “Keamanan Manusia”, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Isu keamanan non-tradisional mengemuka sejak akhir 1990-an ketika para Ilmuwan “The Copenhagen School” yang di antaranya Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde memasukkan aspek-aspek lain di luar kajian keamanan tradisional.

Baca Juga:  Aksi Solidaritas ULC-ACT Untuk Suku Asmat

Keamanan non-tradisional mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional yang telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit dan kompleks, dengan demikian persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif.

Selain politik dan militer, aspek-aspek seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan sebagainya perlu diperhatikan lebih serius.

Selain itu, berbagai ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional harus dipahami sebagai akibat adanya proses interaksi aktor negara dan non-negara. Dengan demikian, maka perlu menjadi perhatian yang lebih serius dan penting untuk membentuk instrumen yang lebih holistik dan komperehensif dalam pengelolaan keamanan di Indonesia kekinian.

World Health Organization (WHO) pernah menyatakan bahwa salah satu fakta keamanan pangan yang terjadi di dunia adalah adanya 200 jenis penyakit yang disebarkan melalui pangan.

Penyakit akibat pangan (foodborne diseases) terus meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Bahkan pada 7 April 2015, WHO mempromosikan kehendak untuk memperbaiki keamanan pangan yang harus dimulai dari lahan sampai piring dan pada bagian manapun di antara keduanya, yang kemudian disebut sebagai Hari Kesehatan Dunia.

Fakta-fakta kunci dalam keamanan pangan menurut WHO di antaranya adalah akses terhadap pangan aman dan bergizi dalam jumlah cukup merupakan kunci untuk mempertahankan kehidupan dan mempromosikan kesehatan yang baik.

Anak-anak di bawah usia 5 tahun membawa 40% dari beban penyakit bawaan makanan, dengan 125.000 kematian setiap tahunnya.

Ketersediaan pangan, gizi, dan keamanan pangan saling terkait erat. Makanan yang tidak aman menciptakan lingkaran setan penyakit dan kekurangan gizi, terutama yang mempengaruhi bayi, anak kecil, lanjut usia, dan orang sakit.

Penyakit bawaan makanan menghambat perkembangan sosioekonomi dengan cara menekan sistem perawatan kesehatan, dan membahayakan ekonomi nasional, pariwisata, dan perdagangan. Rantai pasokan makanan sekarang melintasi beberapa perbatasan nasional. Kerjasama yang baik antara pemerintah, produsen, dan konsumen membantu menjamin keamanan pangan.

Baca Juga:  Ancaman Keamanan Pangan dan Tata Kelolanya: Solusi untuk Papua

Dari pemaparan WHO tersebut harus dipahami bahwa keamanan pangan tidak hanya pada persoalan bahwa sebagian besar makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah aman dari ancaman penyakit secara medis.

Harus disadari bahwa keamanan pangan merupakan sesuatu yang lebih luas dan besar dari itu:

(1) akses terhadap pangan aman dan bergizi dalam jumlah cukup;

(2) ketersediaan pangan, pangan bergizi dan keamanan pangan saling terkait erat;

(3) keamanan pangan berkaitan erat dengan sosioekonomi, ekonomi nasional, dan aspek-aspek lainnya dalam pembangunan berbangsa bernegara;

(4) rantai pasokan pangan  yang tidak terhambat oleh apapun;

(5) perlunya kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Tata Kelola Keamanan Pangan di Indonesia dan Solusi untuk Papua?

Apakah kita masih selalu baru menyadari tentang adanya masalah ketidakamanan pangan setelah jatuh korban?

Menyalahkan masyarakat apalagi para korban dalam kejadian tersebut tentu saja tidak bijaksana, apalagi jika itu dilakukan oleh semua unsur-unsur pemerintahan di negara ini. Tidak elok juga rasanya sesama unsur pemerintahan saling menyalahkan, karena sesungguhnya permasalahan ini adalah puncak dari akumulasi proses perumusan dan pengimplementasian kebijakan pemerintah yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat sama sekali dalam pembangunan di segala bidang baik dari eksekutif, legislatif, dan lain-lainnya.

Negara yang hadir dalam keamanan pangan di Indonesia adalah keseluruhan dan kesatuan berbagai unsur pemerintahan tanpa kecuali.

Maka sesungguhnya, perlu dan penting untuk segera mengevaluasi dan merevisi tata kelola keamanan di Indonesia dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan pangan (dan kesehatan) tersebut.

Bahwa strategi yang akan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Indonesia dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 meliputi:

(a) peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai, dan bawang merah

(b) peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

Baca Juga:  Ancaman Keamanan Pangan dan Tata Kelolanya: Solusi untuk Papua

(c) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

(d) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan

(e) peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Bagaimana realisasi dan realitasnya sampai saat ini?

Pada 20 Oktober 2017 sejumlah pengamat dan praktisi pertanian di Indonesia dalam Rembuk Nasional membahas isu kedaulatan pangan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan pangan, di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih perlu pembenahan kesejahteraan petani, data akurat, dan harmonisasi kebijakan, kelembagaan tata kelola pangan, dan keamanan pangan.

Pertanyaan lainnya adalah mengapa Presiden Jokowi justru meminta TNI dan Polri untuk bersinergi membentuk Satgas Pangan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang ada di wilayah Papua?

Jika kembali membaca visi dari BKP yang jelas menyebut keamanan pangan, penganekaragaman pangan, sumber daya lokal, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan, maka seharusnya di tahun 2018 ini (tiga tahun sejak Renstra BKP dibuat dan ditetapkan) semestinya sudah bisa diukur keberhasilannya di seluruh penjuru bagian bahkan di segala pelosok negeri.

Jika sebagian masyarakat Papua masih bergantung pada lingkungan alam di sekitar mereka sebagai akses pangan bagi mereka untuk ketersediaan pangan, pangan bergizi dan keamanan pangan mereka, dan kemudian itu harus dimaknai sebagai keanekaragaman pangan, sumber daya lokal, kedaulatan, dan kemandirian pangan bagi mereka, mengapa pemerintah tidak mewujudkan lingkungan alam sekitar yang kondusif untuk mereka?

Tidak perlu menghadirkan segala ancaman bagi masyarakat Papua adalah solusi yang menurut Penulis terbaik untuk menjamin dan memperbaiki keamanan pangan yang harus dimulai dari lahan sampai piring dan pada bagian manapun di antara keduanya bagi saudara-saudara kita di Tanah Papua. (*)

Penulis: Virtuous Setyaka

Dosen HI Fisip Universitas Andalas dan Alumni Serikat Keluarga Mahasiswa (SEKAM Jogjakarta).

1,532 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Gizi Buruk Asmat Keamanan Pangan Tata Kelola Pangan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan