Anggaran DKP Disoal DPRD

Foto: Ist

BANDARLAMPUNG- Rasionalisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung atas perintah Pj Sekdaprov , Fahrizal Darminto dengan nomor surat 903/1166/VI.2/2019 tertanggal  1 Juli lalu yang nilainya sebesar Rp 65 miliar sekitar 28,93 persen disoal legislatif.

DPRD menuding DKP jika hal itu  dilakukan secara sepihak dan tidak tepat sasaran dengan alasan kegiatan dipangkas justru program yang menyentuh kepentingan rakyat.

‘Itu bukan wewenang mereka untuk merasionalisasi. Tetapi itu dibicarakan antara TAPD dan anggota DPRD untuk dibicarakan terkait rasionalisasi yang seperti apa,”kata Joko kepada awak media usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak DKP, Rabu (24/07).

Dikatakan Joko, pihaknya mengakui sepakat adanya rasionalisasi, tetapi bukan untuk program yang menyentuh rakyat.

“Tetapi kalau program yang menyentuh rakyat tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan,”ujarnya.

Diketahui sempat disoal terkait pembangunan dermaga tiang pancang di pantai lempasing oleh Komisi II DPRD Lampung, akhirnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung mulai terbuka. Ini setelah sekian lama dinas tersebut terkesan tertutup kepada wartawan.

Meski demikian, berdasarkan pernyataan Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, perintah rasionalisasi anggaran pembangunan dermaga Lempasing itu justru datang dari sekretaris daerah Pemprov Lampung.

Menurut Joko, DKP Lampung tidak memiliki wewenang untuk merasionalisasi anggaran sebelum berkoordinasi bersama DPRD Lampung.

Alasan DKP merasionalisasi, kata dia karena melaksanakan perintah untuk merasionalisasi.

“Perintah dari pemda, dari Sekda katanya. Jika begitu harusnya berkoordinasi dulu bersama DPRD Lampung. Karena kegiatan ini direncanakan bersama-sama. Jadi jika ada sepihak yang memutuskan, maka itu tidak bagus,”pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Makmur Hidayat mengatakan, pembangunan dermaga tiang pancang di pantai lempasing akan menelan dana Rp 20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Jada ada dua anggaran. Sebelah Kanan anggaran dari DAK dan Kiri dari APBD murni. Gak ada yang tumpang tindih dan pindah pindah,” Kata Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Makmur Hidayat, Rabu (24/7).

Pembagian dana Rp 20 miliar ini, kata dia, Rp 9 miliar dari APBD murni dan Rp 3,9 miliar memakai anggaran DAK. Kendati demikian, Makmur enggan merinci secara detail pemanfaatan total anggaran tersebut.

“Kan ada dermaga untuk Docking, bangunan kantor, musholla dan lainnya. Total semua 20 miliar,”ucapnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan, penggunaan dana DAK ini tidak ada masalah.

“Konsep dari awal memang seperti itu. Karena DAK harus segera dilaksanakan, mengingat kalau lewat tanggal 21 tidak ada kontrak, maka dana itu harus dibalikan,”katanya.(*)

Posting Terkait