Anggaran Pilkada Tak Cair, Keselamatan Warga Terancam

BANDARLAMPUNG — Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Bawaslu RI, Kamis (25/6), memutuskan penambahan anggaran bagi penyelenggara pemilu.

Komisi II menyetujui penambahan anggaran kepada KPU RI sebesar Rp696.099.008.000 dan Bawaslu RI sebesar Rp699.169.642.000.

Anggaran tersebut ditambahkan ke dalam pagu anggaran KPU RI dan Bawaslu RI Tahun 2021.

Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hingga hari ini tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 belum dicairkan.

“Sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan. Kalau kami ditanya lagi apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” kata Arief seperti dikutip dari Kompas.com.

Arief mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan mengingat Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Tahapan verifikasi faktual yang semula kita jadwalkan 18 Juni, kita geser lagi jadi 24 Juni. Jadi target kami 15 Juni tidak tercapai, target kami 24 Juni juga tidak tercapai,” ucap dia.

Sementara Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Bawaslu Lampung dan Komisi I DPRD pada Kamis (18/6) lalu mengatakan KPU daerah di 8 kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

KPUD mengoptimalisasi anggaran yang sudah di-NPHD untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara konvensional atau teknis.

“Ada proyeksi anggaran untuk calon perseorangan, sementara di daerahnya tidak ada calon perseorangan, ketika dioptimalisasi di KPU Lampung jumlahnya Rp9,5 miliar lebih,” kata Erwan.

Dana yang dioptimalisasi akan digunakan untuk penambahan TPS dan pengadaan APD menjelang verifikasi faktual.

Sementara untuk kekurangan anggaran dan pemenuhan APD akibat penambahan TPS, beberapa daerah menyatakan kesiapannya untuk penambahan lewat APBD.

“Misal di Kota Bandarlampung ada alokasi Rp6 miliar lebih berbentuk hibah barang seperti rapid test dan APD hingga tahap pemungutan penghitungan suara,” ujarnya.

Di Kabupaten Pesawaran, lanjut Erwan, awalnya TAPD ada surat ke KPU dalam berita acara tidak mengalokasikan APBD-nya.

“Komunikasi terakhir, Kabupaten Pesawaran mengalokasikan Rp2 miliar untuk penambahan anggaran,” katanya.

Sementara di Kabupaten Pesisir Barat ada tambahan Rp1,1 miliar, Way Kanan sebesar Rp2,5 miliar, dan Kota Metro penambahan anggaran lebih dari Rp500 juta.

“Kekurangannya termasuk wilayah yang tidak mengalokasikan di APBD akan diusulkan ke APBN,” ujarnya.

Untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam pemenuhan standar keamanan bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih, pada termin pertama pemerintah pusat akan memberikan Rp1 triliun kepada KPU RI yang akan didistribusikan ke 270 daerah yang menggelar pilkada serentak.

“Di bulan Agustus, kita mendapatkan informasi ada tambahan lagi Rp3,2 triliun. Jadi Rp4,7 triliun itu sampai selesai di bulan Oktober. Ini alokasi anggaran dari APBN,” katanya.

Erwan berharap penambahan anggaran bukan semata-mata keinginan KPU, tapi demi keselamatan penyelengara, peserta, dan pemilih.

“Dalam rangka pemenuhan Protokol Covid-19 yang menjadi prioritas kita selain bagaimana proses tahapan berjalan ini, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutup Erwan. (JOSUA)

Posting Terkait