Anggota DPRD Lampung “Kabur”, Panitia Sosialiasi Perda Galau

Acara sosialisasi Perda Perlindungan Anak di Simpang Pematang | Foto: Fajar Sumatera/Nanang

MESUJI – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) no 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak yang digelar di Gedung Olahraga (GOR) Desa Simpangpematang, Kabupaten Mesuji pada Sabtu, (22/2) yang dihadiri anggota DPRD Provinsi Lampung Suprapto dikeluhkan panitia.

Pasalnya, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak sesuai dengan RAB yang dibuat panitia setempat. Seperti sewa tempat, mobilisasi, MC dan soundsystem malah dibebankan kepada panitia.

“Belum dikasih anggaran sama sekali, sedangkan A sebagai koordinator lapangan ditanya anggotanya belum pegang anggaran. Bagaimana mungkin kegiatan seperti ini malah di bebankan kepada panitia. Memangnya ini bakti sosial” ujar salah seorang panitia.

Baca Juga:  DPRD Minta Pengembang Maksimalkan JTTS untuk Mudik Lebaran

Tak hanya itu, polemik juga keluar dari para peserta yang mengeluhkan masalah anggaran yang dijanjikan.

“Kami sudah tinggalkan kerjaan kok untuk SPPD cuma Rp50 ribu sedangkan sudah dijanjikan Rp100 ribu sebelum acara di mulai,” ungkap salah seorang peserta.

Erwin sebagai penanggungjawab anggaran saat dihubungi via WhatsApp, SMS atau by phone, tidak ada respon.

Baca Juga:  Sejumlah Caleg Memiliki Peluang Besar Melangkah ke DPRD Lampung

Sebelumnya, sosialisasi Perda yang juga dihadiri Dosen Unila Handi Mulya Ningsih, Anggota DPRD Provinsi Lampung Suprapto menjelaskan tentang pentingnya sosialisasi terhadap perlindungan anak, karena seorang anak adalah tunas yang berpotensi sebagai penerus bangsa yang di harapkan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan memiliki budi pengerti tinggi.

“Anak masih memiliki berbagai keterbatasan, maka perlu mendapatka perlindungan dan pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan untuk mengapresiasi secara optimal,” papar Suprapto.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Gelar Hearing Pemantapan Infrastruktur

Dijelaskan peraturan daerah tentang perlindungan anak yang berperan penting dalam hal ini adalah kepala daerah, Dinas terkait yakini Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, masyarakat dan Orang tua.

Usai kegiatan saat dikonfirmasi media yang ada di Mesuji, Suprapto tidak mau memberikan keterangan, bahkan Suprapto berkata, “Tidak perlu publikasi saya dari PWI dan saya juga Pimpred,” ucapnya.

Seperti diketahui, untuk sosialisasi Perda DPRD Provinsi Lampung telah menganggarkan Rp40 juta perbulan untuk setiap anggota dewan. (TIM)

DPRD Lampung Simpang Pematang Sosialisasi Perda Suprapto

Posting Terkait