Apakah Negara Melakukan Kriminalisasi Ulama?

Oleh : Agung Virdianto
Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarja dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan IlmuPolitik

Pasca aksi Bela Islam telah memunculkan isu kriminaliasasi ulama yang akhir-akhir ini seperti magnet yang sangat kuat menarik perhatian publik. Pengelolaan isu tersebut diharapkan menyentuh lapisan elemen masyarakat peduli terhadap tokoh-tokoh agama. Sementara itu, aktor yang menjadi isu kriminalisasi ulama adalah Habib Rizieq yang saat ini menjadi subjek hukum dugaan screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi dan Firza Husein. Pergeseran dari subjek hukum keranah kriminalisasi karena adanya pihak-pihak yang terus mengkaitkan sosok seorang tokoh agama yang dianggap karismatik pada dimensi permasalahan politik.

Padahal dalam kasus tersebut, hukum bukan melihat latarbelakang status sosial pelaku tersebut tapi bagiamana hukum dalam menyelesaiakan permasalahan tersebut secara adil, apalagi menjernihkan kembali dugaan masyarakat terhadap Habib Rizieq. Namun ada pihak yang sudah berburuk sangka terhadap penyelesaian secara hukum tersebut. Pembalikan fakta seolah-olah Negara yang berlaku tidak adil terhadap para ulama.Pemutarbalikkan fakta ini sangat masif sekali dilakukan oleh kelompok tersebut dengan membangun struktur kampanye kriminaliasi ulama melalui aksi unjuk rasa dan perluasan isu di konten media sosial yang intinya merebut kembali pasar opini publik untuk tidak mempercayai pemerintah, bahwa kasus tersebut direkayasa oleh pemerintah  melalui kekuatan Intelijen (BIN), yang difitnah terlibat dalam menyebarluaskan konten pornografi tersebut. Menjadi pertanyaan adalahapakah negara melakukan kriminaliasi terhadap ulama ?.

Masyarakat Cerdas

Kasus hukum Habib Rizieq dan Firda Husein sampai saat ini belum ada titik terangnya karena sikap dari Habib Rizieq yang belum koorporatif bekerjasama dengan aparat hukum untuk menuntaskannya. Dampaknya sangat tidak terkendali isu-isu yang berkembang di masyarakat dalam memaknai permasalahan tersebut. Masih bersikukih sikap Habib Rizieq yang belum mau kembali ke Indonesia walaupun sudah dipanggil secara paksa oleh pihak Kepolisian, tetapi Habib Rizieq lebih menyukai cara-cara menghimpun para laskar dan ormas lainnya di Masjid Istiqlal melakukan aksi unjuk rasa “Bela Ulama” dengan isu sentral“Kriminaliasi Ulama” baginya hal itu, suatu point jawaban yang terbaik yang harus dilakukan.

Pertayaan adalah dimana fokus negara melakukan kriminaliasi terhadapnya, untuk diajak bicara dan menuntaskan masalahanya saja, Habib Rizieq belum bersedia tapi memberikan bahasa verbalnya dengan menghimpun kekuatan massa untuk mengkritisi kasus hukumnya tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pengerahan massa ormas dan ulama-ulama pendukungnya tersebut menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan kasusnya tersebut ?. Dalam membangun isu “kriminalisasi ulama” dan momentum “Aksi Bela Islam” yang dipicu oleh penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama), tentunya umat muslim juga sudah cerdas dalam melihat fenomena tersebut.

Aksi Bela Islam yang mendapat respon dari sebagian elemen masyarakat muslim yang terpanggil untuk menegakkan agama Islam. Sementara, Kriminaliasi Ulama sebagaimana kampanye tematik yang terus dibangun oleh Rizieq memiliki tingkat kepercayaan yang rendah oleh masyarakat karena dilatarbelakangi kepentingan manuver pribadinya untuk menyelamatkan wibawanya saja.

Mendefinisikan Kriminaliasi Ulama

Konsep gerakan Aksi Bela Islam yang salah satunya inisiatornya dimotori oleh Habib Rizieq berserta ormas FPI  telah memunculkan karekteristik eporia yang berlebihan. Sikap politik pemerintah pada waktu itu sangat terbuka dan dialogis menerima tuntutan masyarakat, tercermin dalam rangkaian aksi-aksi Bela Islam tidak ada ulama yang ditahan tapi yang mengalami penahanan sementara adalah pihak-pihak yang secara hukum diduga berencana melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah.

Bahkan agar permasalahan tersebut  menjadi terang benderang kasus tersebut diserahkan ke wilayah hukum hasilnya keputusan Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama.Namun disisi lain, momentum tersebut memberikan label seolah-olah ormas dan pimpinan FPI memiliki kapabilitas dan popularitas posisi bargaining politik terkait kasus peninstaan agama, harapannya dapat diberdayakan pada Pilpres 2019, baik  mendukung salah satu calon presiden atau partai peserta Pemilu.Padahal korelasi kapabilitas secara politik tersebut masih perlu diperdalam. Selain itu, kemenangan dari pasangan Anis – Sandi dan kekalahan Ahok tidak memiliki dampak terhadap Presiden Jokowi dan PDI P, karena hal itu kontestasi politik sudah semestinya terjadi di sistem demokrasi, ada pihak kalah dan menang.

Dalam rilis terkini, kompas (12/06/3017) Menakar Arah Pergeseran Pemilih terhadap Partai Politik,  survei periodik Januari 2015 – April 2017 mencatat ada tiga partai besar yang memiliki elektabilitas Pemilu tahun 2019 (PDI P, Gerindra, Golkar). Hasil survey tersebut, tidak menemukan relevansinya ketokohan Habib Rizieq dengan aksi Bela Islam dapat meningkatkan popularitas suatu partai atau meningkatkan popularitasnya. Namun yang patut dicatat,perekat gerakan aksi peduli penistaan agama adalah akumulasi spirit kesamaan visi dan misi umat Islam, bukan direkatkan dengan ketokohan Habib Rizieq.

Pengkaburan Masalah

Adanya peluang dan momentum bersekala nasional menjadi bidikan tembakan kampanye yang terus dimanfaatkan oleh Habib Rizieq untuk bernuver politik. Begitu jugaketika masalah hukum yang saat ini dihadapinya berusaha ditariknya masuk ke wilayah otoritas politik untuk dijadikan momentum agar dapat menarik perhatian publik dan masyarakat muslim. Desain kerangka opini pengkelabuan yang akan terus dibangunnya, negara berusaha menggagalkannya menjadi Presiden atau memperkecil kapabilitasnya untuk mendukung salah satu calon Presiden.

Bahkan untuk meyakinkan masyarakat di media sosial disebarluaskan beritabahwa pihak intelijen yang bermain menyebarluaskan konten pornografinya tesebut adalah BIN. Sejauh ini pihak BIN telah menegaskan berita tersebut bohong. Selain itu, pembuat dan penyebar tudingan terhadap BIN itu bisa dikenai Pasal 311 KUHP.Kiranya  beragam strategi tematik yang saat ini dibangun oleh kelompok Habib Rizieq adalah narasi yang pas diberikan apabila masyarakat yang belum melek teknologi informasi dan kondisi masyarakat non digital. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah sangat cerdas dan sudah hafal betul pola-pola strategi Habib Rizieq akan semakin memperdalam ketidakpercayaan terhadapnya. Padahal yang terjadi saat ini upaya penyelesaian secara hukum yang melihat pelaku tersebut secara subjek hukum bukan atas nama kelompok atau atribut lainnya.

Sikap tidak akomodatif untuk menyelesaikan kasus pornografi tetapi lebih memilih bermanuver melakukan tekanan pemaksaan melalui ormas FPI dan menyebarluaskan opini negatif terhadap pemerintah pada gilirannya menjadi suatu kesimpulan masyarakat, kecewa dan tidak percayaterhadap Habib Rizieq melakukan kriminalisasi terhadap negara disesuaikan agenda kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Kriminalusasi Ulama

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan