Apdesi Bantah Ditunggangi Mustafa

Sekretaris Apdesi Lampung Utara Hendri Kalnopi

KOTABUMI – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara (Lampura) membantah jika bimbingan teknis (bimtek) kepala desa (kades) di Hotel Novotel Bandarlampung pekan lalu beraroma politik seiring dengan kehadiran Mustafa (Bakal calon gubernur) di sana.

Kehadiran Mustafa yang menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah (Lamteng) dalam acara itu sempat menjadi pergunjingan para netizen baru – baru ini. Sebab, mereka beranggapan tak semestinya dia hadir dalam kegiatan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan Lamteng.

Tak ayal, para netizen ‎mengait – ngaitkan kehadiran calon pesaing Petahana M. Ridho Ficardo itu dengan Pemilihan Gubernur Lampung pada 2018 mendatang. Mereka menuding Mustafa memanfaatkan kegiatan ini untuk menggalang dukungan dari para kepala desa di Lampura.

Tujuannya untuk memuluskan ambisinya menjadi Gubernur Lampung periode mendatang.

“Kami (Apdesi) jelas membantah jika dikatakan bimtek yang kami ikuti bernuansa politis karena kehadiran beliau (Mustafa),” terang Sekretaris Apdesi Lampura Hendri Kalnopi, Selasa (5/12).

Sejatinya, menurut Hendri, pihaknya juga tidak pernah menyangka Mustafa akan hadir dalam kegiatan mereka karena sebelumnya tak pernah ada undangan bagi Mustafa untuk hadir. Mustafa sendiri hadir tak lama setelah kegiatan bimtek resmi ditutup.

‎”Kami gak undang dan gak tahu kalau Mustafa akan datang. Beliau datang saat kami hendak makan tak lama setelah kegiatan ditutup,” terang dia.

‎Lucunya, kendati membantah keras tak ada aroma politik dengan kehadiran Mustafa, Hendri mengatakan, Mustafa sempat memaparkan pelbagai program dan apa yang telah dikerjakannya untuk Lamteng. Pemaparan yang dilakukan Mustafa pun tak lama, yakni hanya sekitar sepuluh menit.

‎”Beliau cuma memperkenalkan diri, bukan kampanye. Ia hanya menyampaikan program – program yang mungkin (akan ia terapkan) kalau jadi gubernur. Waktunya kurang dari sepuluh menit,” katanya.

‎Sementara seberapa besar manfaat yang mereka dapat dari kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala desa yang menghabiskan biaya sebesar Rp4 juta/kepala desa, Hendri mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan ini mengupas secara mendalam mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pemberi materi pun langsung dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena kami jadi lebih mengetahui bagaimana caranya menggunakan Dana Desa secara benar,” jelas dia.‎(ri/iv)

 

2,051 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment