Arinal Ogah Tarik Pajak Alber KPK Pasang Kuda-kuda

Foto: Ist

BANDARLAMPUNg – Sejak Mei lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan  penarikan pajak alat berat pada Pemprov Lampung terhadap delapan perusahaan besar.

Namun, terindikasi diabaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Hal ini mengakibat munculnya upaya lebih serius dari pihak KPK demi menghindari kerugian negara.

Delapan perusahaan tersebut adalah PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, PT Great Giant Pineapple, PT Gunung Madu Plantation, PT Sungai Budi Group atau BW, PT Teguh Wibawa Bhakti Persada atau Sinar Laut, dan PT Rindang Tigasatu Pratama.

Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria menyayangkan sikap gubernur setempat yang terkesan tak tegas  saat disupervisi terkait realisasi penagihan pajak dimaksud.

“Padahal pemprov memiliki kewenangan penuh dalam pemungutan pajak melalui satuan kerja perangkat daerah,” kata Dian, Senin (12/8).

Bahkan, pihak Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyatakan kesiapannya membantu dengan berbekal surat kuasa khusus.

Namun, tak disebutkan secara rinci berapa besaran nilai pajak alat berat ini. Dia hanya menggambarkan  pemasukan dari sektor ini bisa menutupi defisit yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran.

Fakta ini membuat KPK merumuskan langkah-langkah lain. Yaitu, berkoordinasi dengan bagian penindakan terkait sangkaan pidana perpajakan.(TS)

Posting Terkait