Aroma Kejari Lampung Utara Kembali Menguap di Kasus Korupsi

 Aroma Kejari Lampung Utara Kembali Menguap di Kasus Korupsi

Hendra Wijaya Saleh saat diwawancari di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tommy Saputra/Fajar Sumatera

Bandar Lampung – Sekitar tanggal 15 Agustus 2019, Kadis Perdagangan Lampung Utara non aktif Wan Hendri mengeluh. Sebab, petugas kejaksaan di Kejari Lampung Utara sedang menangani perkara yang menyenggol proyek pada Dinas Perdagangan.

Dengan alasan ini, Wan Hendri curhat kepada Ketua Gapeksindo Lampung Utara Hendra Wijaya Saleh. Wan Hendri bilang, ia butuh uang sebanyak Rp100 juta untuk keperluan mengamankan kasus itu.

Namun, Hendra Wijaya Saleh tidak dapat memenuhi permintaan itu. Ia hanya mampu memberikan bantuan sebanyak Rp20 juta. “Tapi saya tidak bisa penuhi. Cuma ada Rp20 juta” kata Hendra Wijaya Saleh di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (20/1/2020).

Hendra kami temui sebelum dia duduk di hadapan majelis sebagai terdakwa dalam sidang kasus korupsi suap fee proyek pada Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hendra menjelaskan, proyek yang sedang bermasalah itu adalah pembangunan pasar di tahun 2018. Proyek ini dikerjakan oleh Dede Bastian. Singkat cerita, uang Rp20 juta itu diantarkannya ke rumah Wan Hendri.

“Tapi saya tidak tahu kepada siapa diberikan Wan Hendri,” jelas Hendra Wijaya Saleh yang duduk bersebelahan dengan istrinya.

Hendra menegaskan jika uraian ini dipaparkannya di hadapan penyidik KPK saat menjalani proses pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan itu disampaikannya di hadapan penyidik KPK sebagai bentuk keseriusannya membantu pengungkapan perkara ini. “Di tingkat penyidikan saya sudah ajukan Justice Collaborator (JC). Di tahap penuntutan ini juga nanti akan saya ajukan JC lagi. Kalau memang benar, buat apa takut?” tegasnya.

Keterlibatan Kejari Lampung Utara bukan kali ini saja. Sebelumnya terungkap ada aliran dana senilai Rp1,5 miliar yang mengalir ke mantan Kajari Lampung Utara Yusna Adia –kini menjabat Kajari Bandar Lampung–. Selain Yusna, Kasi Pidsus Kejari Lampung Utara Van Barata Semenguk pun turut terlibat.

Kasi Pidsus ini ditengarai menerima uang senilai Rp15 juta. Penuturan ini berdasarkan keterangan Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas PU-PR Lampung, Fria Apris Pratama di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Atas pernyataan ini, Yusna Adia membantah dan menyatakan kesaksian Fria adalah kebohongan. (Ricardo)

Posting Terkait