ASN Langgar UU Pemilu, Bawaslu Lampung Terapkan Azas Praduga Tak Bersalah

Bawaslu Lampung
Bawaslu Lampung
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

BANDARLAMPUNG – Terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam pilgub 2018 mendatang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Inikan hanya temuan bukan laporan langsung dari masyarakat, kalau temuan akan kita proses selama tujuh hari sedangkan kalau laporan langsung dari masyarakat baru kita berikan sanksi dan putuskan hari ini juga,” jelas Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, di Kantor Bawaslu, Kamis (7/12/2017).

Khoir, demikian sapaan akrabnya melanjutkan untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, pihaknya belum bisa memutuskan apakah ada sanksi atau tidak. Karena, masih menunggu proses lebih lanjut.

“Kami belum bisa memberikan keterangan, masih dalam proses pleno, apakah ini pelanggaran pemilu atau lainnya. Batas waktu tujuh hari untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti yang ada dari mereka,” tegasnya.

Jika memang sudah ada keputusan dari Bawaslu, maka kewenangan bisa dilimpahkan ke lembaga bersangkutan dalam hal ini Inspektorat Provinsi Lampung. “Pada intinya dalam satu dua hari kami berikan jawaban,” tukasnya.

Untuk itu, Bawaslu Lampung mengharapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum, seyogyanya ASN harus netral. Karena, hal itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Pemilu.

“Jika memang benar terbukti ada pelanggaran UU Pemilu, akan terkena sanksi pidana. Namun, jika tidak terbukti kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi ASN (Inspektorat_red). Karena, dalam UU Komisi ASN terdapat dua sanksi, yakni sedang dan berat,” paparnya.

Hal apapun yang menyebabkan potensi pelanggaran-pelanggaran, terlebih lagi yang melibatkan pejabat sipil, Bawaslu tetap komitmen dan adil. “Ini menandakan, masih banyaknya ASN yang belum paham dan mengerti akan hal ini. Dengan adanya kejadian ini kami harapkan mereka bisa tahu kalau ini adalah pelanggaran dini pemilu,” tandasnya.

Untuk diketahui, kelima pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam pemenangan salah satu calon yakni, Asisten Bidang Pemerintahan Hery Suliyanto, Kepala Dinas PUPR Budhi Darmawan, Sekretaris PUPR Rony Witono, Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah. Serta Kepala Bidang PMD Kabupaten Lampung Selatan, Dul Kahar. (ZN/TM)

1,945 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment