Awas, Politik Uang Ramai Jelang Pilkada Serentak 27 Juni

Awas, Politik Uang Ramai Jelang Pilgub 27 Juni

Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – MARAK dugaan politik uang di Lampung akhir-akhir ini. Hukuman penjara tiga tahun mengintai masyarakat, jika menerima money politic dari tim pemenangan pasangan calon dan tidak melaporkan ke Panwas.

Hal ini ditegaskan oleh Ikhsan Kurniadi Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Lampung, menyikapi pemberitaan di media masa terkait penangkapan terduga pelaku politik uang, yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 3.

Ikhsan mengatakan masyarakat perlu berhati-hati menjelang hari pencoblosan, semakin marak terjadinya politik uang. Baru-baru ini, Panwas di beberapa kabupaten menerima laporan dugaan money politic yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.

Baca Juga:  Darurat Politik Uang, KAMMI Lampung Angkat ‘Kartu Merah’ Bawaslu

“Masyarakat harus berhati-hati, jangankan pemberi, penerima pun akan mendapat sanksi yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” katanya.

Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya pun berupa hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Baca Juga:  ACTA Minta Bawaslu Usut Pelaku Politik Uang di Pilkada Lampung

“Jangan gara-gara diiming-imingi uang Rp100 ribu. Penerima dipenjara tiga tahun,” kata dia.

Ikhsan menjelaskan lembaga yang ia pimpin telah menyiapkan relawan pemantau pemilu di setiap TPS.

Relawan ini bertugas untuk memantau dugaan pelanggaran pilgub, termasuk menelusuri pemberi dan penerima money politic di daerah.

“Saya ingatkan kepada masyarakat Lampung tidak menerima uang dari paslon. Karena kita sudah sebar relawan pemantau pemilu di setiap desa di 15 kabupaten/kota, yang 24 jam patrol keliling. Mereka nantinya siap melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk penerima dan pemberi money politic,” kata dia.

Baca Juga:  Polri Kaji Pengamanan Pilkada Serentak di Tanggamus

Ikhsan melanjutkan, jika ada masyarakat yang sudah terlanjur menerima money politic, sebaiknya melapor ke Panwas atau ke relawan pemantau pemilu.

“Hati-hati mayarakat yang menerima monec politik dari salah satu paslon. Sebab dapat dipidana tiga tahun penjara, namun jika masyakat Lampung melaporkan pemberitahuan ke Panwas atau Gakkumdu tidak dikenai sanksi. Karena telah bantu penyelengara melaksakan pilkada bersih tanpa money politic,” katanya. (*)

Komite Independen Pengawas Pemilu Pilkada Serentak Politik Uang

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan