AWPI: Panwaslu Tanggamus Mandul, Makan Gaji Buta!

AWPI: Panwaslu Tanggamus Mandul, Makan Gaji Buta!

Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Imrontara, bersama Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangun (MP3) Tanggamus, Arfan, Senin (25/6/2018). Foto: Candra/Fajarsumatera.co.id

TANGGAMUS – PANWAS Kabupaten Tanggamus mandul hanya menghabiskan anggaran negara demikian disampaikan Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Imrontara.

“Saya sangat menyayangkan kinerja para pengawas pemilu Tanggamus ini. Bagaimana tidak, belakangan terjadi banyak pelanggaran politik, tapi apa yang mereka perbuat oleh Panwaskab,” terangnya, Senin(25/6).

“Kami melihat, kemarin sore, antusias masyarakat dari Talangpadang mengadukan bermacam persoalan tentang money politic yang menodai kancah demokrasi pemilihan Gubernur Lampung dan pemilihan Bupati Tanggamus pada 27 Juni,” lanjutnya.

Baca Juga:  Tim Pemenangan Ridho dan Herman HN Laporkan Arinal ke Bawaslu

Imron mempertanyakan anggaran Panwaskab yang sangat besar, tapi kinerjanya buat Kabupaten Tanggamus yang berjuluk Bumi Begawi Jejama belum terlihat.

“Hal ini sangat kami sayangkan selaku kontrol sosial media kalau tak mampu jadi panwas mundur saja. Kami melihat secara langsung laporan demi laporan masyarakat, namun kami sayangkan jawaban Ketua Panwas Dedi Fernando mengatakan kalau ini memenuhi unsur akan segara ditindaklanjuti. Namun apabila tidak memenuhi unsur cacat demi hukum, jawaban dari Ketua Panwas ini membuat kami sangat terpukul, masyarakat yang ngadu kok terkesan ngeles, mandul,” tegasnya.

Baca Juga:  Diduga Lakukan Politik Uang di Lapas, 4 Napi Dituntut 3,2 Tahun

Imron mengaku buat apa sosialisasi ke pekon-pekon sampai sampai diumumkan di masjid tapi tindakan tidak ada.

“Sudah banyak kami temui pelanggaran politik yang ada di Tanggamus ini, tapi apa tindak lanjutnya dari Panwas. Saya melihat Panwaskab ini hanya makan gaji buta saja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangun (MP3) Tanggamus Arfan mengatakan dalam  UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal187 A dengan sanksi bagi pemberi dan penerima penjara paling singkat tiga puluh enam (36) bulan  denda paling sedikit Rp200.000.000.

Baca Juga:  Lampung Darurat Politik Uang

“Hal ini jangan jadi main-main oleh Panwaskab,” tegas Arfan.

“Kami selaku masyarakat banyak, belum tahu seperti apa kerja Panwaslu Kabupaten Tanggamus dan tindakannya di lapangan. Di berita dan di koran tidak pernah kami jumpai bahwa Panwaslu kabupaten ekspos kejadian-kejadian pelanggaran pemilu,” pungkasnya. (SB/CD)

AWPI Panwaslu Tanggamus Politik Uang

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan