Badan Kehormatan DPRD Jadwalkan Pemanggilan Komisi I

Ketua badan kehormatan DPRD provinsi Lampung, Abdullah Fadri Auli.

BANDAR LAMPUNG – Badan kehormatan DPRD provinsi lampung memeriksa wakil ketua empat DPRD Johan Sulaiman pada Senin (15/10/2018) pagi. Johan Sulaiman diperiksa sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya pada surat undangan rapat dengar pendapat.

Ketua badan kehormatan DPRD provinsi Lampung, Abdullah Fadri Auli, memeriksa Johan Sulaiman sehubungan dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya dalam surat undangan rapat dengar pendapat dari komisi satu ke tim panitia seleksi terbuka jabatan Sekda provinsi Lampung.

Baca Juga:  BK DPRD Lampung Periksa 3 Anggota Komisi I

Dalam sidang pemeriksaan badan kehormatan, terungkap jika pemanggilan terhadap tim panitia seleksi tidak sesuai dengan mekanisme, dimana komisi satu dalam melakukan pemanggilan tim panitia seleksi tidak melalui pimpinan komisi I, Sekretariat dewan dan bagian persidangan.

Di hadapan ketua badan kehormatan, Johan Sulaiman beranggapan bahwa untuk mengundang mitra maupun bukan mitra dalam sebuah rapat dengar pendapat seharusnya melalui rapat internal komisi I. Tim panitia seleksi menurut Johan Sulaiman tidak termasuk dalam mitra komisi satu karena bukan sebuah lembaga permanen.

Baca Juga:  BK DPRD Lampung Periksa Joko, Beni dan Ariyansah

Untuk itu dalam rapat pimpinan bersama Pattimura, Imer darius, Ismet Roni, sepakat untuk menunda pertemuan dengan tim panitia seleksi.

Untuk menindaklanjuti keterangan yang disampaikan oleh Johan Sulaiman, badan kehormatan DPRD provinsi lampung menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait tanpa merinci jadwal sidang pemeriksaan, dengan alasan untuk menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi tersebut.

Baca Juga:  BK DPRD Lampung Nilai Keterangan Ririn dan Joko Tak Sinkron

Abdullah menargetkan proses pemeriksaan di sidang badan kehormatan akan selesai di bulan ini dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan dewan yang bersifat etika karena merupakan pelanggaran kode etik dan bukan rekomendasi hukum secara murni. (*)

BK DPRD Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan