Bangkrutnya Demokrasi di Provinsi Lampung

Bangkrutnya Demokrasi di Provinsi Lampung

Endro S. Yahman.

BANDAR LAMPUNG – SETAN Demokrasi gentayangan di desa, kota, meruntuhkan pendidikan politik rakyat, merusak demokrasi serta melawan kebijakan negara dalam membangun demokrasi bermartabat.

Maraknya money politic dalam perhelatan demokrasi dalam Pilgub Lampung mencoreng proses demokrasi yang sedang dibangun susah payah oleh presiden.

Gerakan money politic yang terstruktur, sistematis dan sangat masif dilakukan oleh Setan Demokrasi di tengah masyarakat sejak proses tahapan pilkada hingga menjelang hari H pemungutan suara, telah mencederai hati masyarakat Lampung.

Setan Demokrasi yang bergentayangan di desa-desa menyalurkan money politic yang bersifat masif tersebut merupakan bukti bahwa ambisi kekuasaan yang dilakukan elit politik menutup hati nuraninya dalam membangun kedewasaan politik rakyat.

Dan money politic dilakukan secara terbuka maupun tertutup oleh tim sukses salah satu paslon. Hal tersebut nampak dengan banyaknya pelaporan masyarakat yang masuk ke PDI Perjuangan, maupun paslon lainnya.

Berangkat dari hal itu, penyelengara pemilu dalam hal ini KPU dan BAWASLU harus mempertanggung jawabkan hasil Pilgub Lampung yang diduga kuat terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu.

Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dan perlu diberikan sangsi yang keras atas kejadian ini, karena cenderung melakukan pembiaran dan bersikap pasif terhadap kejadian di depan matanya.

Dimana kerja KPU, Panwas yang sudah dianggarkan cukup besar dalam APBN untuk mengawal proses demokrasi?

Kami minta Ketua BAWASLU Pusat menindak, memberi sanksi hingga pemecatan BAWASLU Provinsi Lampung beserta Panwas yang melakukan pembiaran di depan, di tengah masyarakat.

Penyelenggara pemilu yang menangani pilkada ini tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya.

Kalau ini dibiarkan, perhelatan demokrasi nasional dalam pileg dan pilpres terancam rusak. DKPP harus turun tangan tanpa diminta, demi menyelamatkan demokrasi.

DPR RI bersama pemerintah cukup besar menganggarkan dalam APBN untuk membangun pendidikan politik bermartabat. BAWASLU telah diberi kekuasaan melalui UU Pemilu sangat besar dalam mengawal pemilu bermartabat.

Aparat penegakan hukum baik Polri dan Kejaksaan harus mengawal kasus Pilkada Lampung agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Perlu diusut secara serius, darimana uang untuk money politic berasal. Kalau hukum tidak ditegakkan, proses demokrasi akan bangkrut di Lampung dan ancaman bagi pemilu presiden dan pemilu legislatif sudah di depan mata. (*)

*Endro S. Yahman

(Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan/Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan)

Demokrasi Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan