Bank Lampung Terima Kunjungan KPK

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kunjungan ke Bank Lampung, Rabu (17/10).

Bersamaan dengan kunjungan itu, digelar rapat koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pembahasan perkembangan pemasangan tapping box yang dihari oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Inspektorat Kota Bandar Lampung dan Komisaris Bank Lampung.

Kunjungan koordinasi ini adalah tindak lanjut dari Rapat Koordinasi sebelumnya yang dilakukan pada 29 Agustus 2018, kemudian dievaluasi 2 bulan sekali oleh KPK.

Dalam sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi tersebut, Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni mengatakan, Bank Lampung sebagai Bank Milik Daerah sangat mendukung program tapping box dalam rangka optimalisasi PAD, hal ini tentunya mendukung program KPK dalam hal pencegahan.

Baca Juga:  KPK Sebut Pengusutan Dugaan Gratifikasi Merupakan Ranah Kepolisian

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yanwardi juga mamaparkan, terkait permasalahan teknis pemasangan tapping box, ia mengatakan bahwa sebagian wajib pajak tidak mau dipasang tapping box dengan alas an kemanan data pengunjung.

Akan tetapi, dengan pendampingan dari tim BPPRD Kota Bandar Lampung serta komunikasi yang baik dengan pihak pengelola tempat usaha, akhirnya wajib pajak bersedia di pasang tapping box.

Dalam kesempatan ini Yanwardi juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah Malik Nasution dan PT Bank Lampung Eria Desomsoni atas program tapping box ini.

Baca Juga:  Ini Kata KPK Soal Pansus Angket Minta Presiden Jokowi Bentuk Pengawas

Dalam kesempatan ini juga pihak vendor yaitu PT FTF Globalindo menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sudah memasang 34 tapping box dan sampai akhir minggu ini ditargetkan terpasang sebanyak 55.

Kendala dilapangan adalah 40% tempat usaha/wajib pajak di Bandar Lampung masih menggunakan sistem manual dalam melakukan transaksi atau cash register, lanjutnya.

Tim KPK dipimpin Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan bahwa dalam agenda optimalisasi PAD yang terpenting adalah Komitmen Walikota dan pemahaman dari petugas dilapangan harus dapat meyakinkan Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak diwajibkan memasang Tapping box.

Ia meminta pihak vendor agar merubah target pemasangan menjadi 400 tapping box sampai akhir tahun ini, serta mencari alternative alat tapping box guna mengatasi cash register di tempat usaha yang masih menggunakan sistem manual .

Baca Juga:  KPK Minta Mustafa Fokus Hadapi Proses Hukum

“penundaan dan memperlambat pemasangan tapping box merupakan indikasi yang patut dicurigai”, ujarnya.

Adlinsyah Malik Nasution juga mengingatkan, Bank Daerah untuk diprioritaskan dalam pengelolaan Kas Daerah, Bank Lampung harus berperan terhadap pembangunan daerah dan Pemerintah Daerah pun harus membantu memperkuat permodalan serta pemanfaatan jasa Bank Lampung terkait pengelolaan kas daerah.

Ia pun menghimbau kepada seluruh ASN dan jajaran Bank Lampung untuk menghindari praktik-praktik korupsi. (IH)

Bank Lampung KPK

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan