Bawaslu dan KPU Didesak Batalkan Pencalonan Arinal-Nunik

Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto.

Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto.

BANDAR LAMPUNG – PENGAMAT Hukum Unila Yusdianto mendesak para penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung agar membatalkan pencalonan pasangan calon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim di Pilgub 27 Juni 2018.

Desakan ini dilakukan jika paslon nomor urut tiga itu terbukti melakukan money politic pasca adanya laporan warga Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah ke panwas setempat pada Minggu (24/6).

Baca Juga:  Panwascam Anulir Aduan Politik Uang, Pelapor Temui Bawaslu Lampung

“Kalau ada tim atau masyarakat yang membagikan uang (money politik) sebesar Rp50.000 dan meminta untuk memilih atau mencoblos salah satu paslon ini termaksud dengan pelanggaran money politic,”kata Yusdianto.

“Karena, berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 26 ayat (3) menerangkan bahwa setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25 ribu,”jelasnya.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Lampung Panggil KPU Terkait DPT

Laporan warga ini merupakan sebuah ujian  para lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tupoksi untuk menegakan aturan yang berlaku.

“Bawaslu dan KPU harus berani dan tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon ataupun tim pemenangannya agar ada efek jera. Kalau lembaga penyelenggara pemilu ini seolah-olah tutup mata, lalu untuk apa di bentuk, lebih baik ditiadakan saja sekalian. Dari pada makan gaji buta dan hanya ongkang-ongkang kaki saja,”tegasnya.

Selain itu, Yusdianto mengimbau masyarakat pemilih untuk tidak menerima segala pemberian berupa uang dari para pasangan calon kepala daerah.

Baca Juga:  Berita Foto: Pendaftaran Ridho BerBakhti Jilid II di KPU Lampung

Karena pemberian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dan denda serta bisa merusak pembangunan di Lampung sehingga tidak ada manfaat untuk masyarakatnya.

“Apabila nanti paslon menjanjikan memberikan sesuatu tidak boleh diterima, kalau diterima nanti panwas akan menindak dan ibu, bapak akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi denda,” katanya. (*)

Arinal-Nunik Bawaslu Lampung KPU Lampung

Posting Terkait