Bawaslu Lampung Kaji Soal Oknum ASN Lakukan Pembaiatan Politik

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhotul Khoiriyah dan Ketua KPU Provinsi Lampung saat menghadiri Diskusi L-Saka. (Foto ist)

BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung masih melakukan kajian terhadap oknum  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pengambilan sumpah atau baiat terhadap masyarakat Lampung Tengah.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, proses klarifikasi terhadap oknum ASN yang merupakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah belum selesai.

“Sekarang masih tahap kajian, jadi belum selesai,” Kata Khoir sapaan akrabnya, Kamis (19/10).

Baca Juga:  Terkait Pembaiatan, Bupati Lamteng Siap Tindak Plt.Kadisdik Jika Bersalah

Dia menjelaskan, meski belum memasuki tahapan kampanye. Namun, Bawaslu Lampung tetap melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

“Kita tetap mengantisipasi adanya potensi pelanggaran, apalagi kalau yang melakukannya adalah ASN,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, jika sampai terbukti bersalah, ASN yang terlibat dalam politik akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

“Kita cari kebenarannya, kalau terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi. Karena itu semua sudah diatur UU,” tegasnya.

Baca Juga:  Bawaslu Lampung Harap Bulan Mei NPHD

Dia meminta kepada setiap ASN untuk menjadikan kasus baiat yang dilakukan Plt Kadisdik Lampung Tengah sebagai pelajaran.

“ASN yang lain harus jadikan ini pelajaran, agar tidak terlibat dalam politik,” imbaunya.

Dia menjelaskan, ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik. Hal itu tertuang dalam pasal Pasal 71 ayat 1, yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa  atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat  keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan  atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca Juga:  ASN Baiat Warga, Inspektorat Lampung Surati Kepegawaian Lamteng

“Profesi ASN itu harusnya berlandaskan kode etik, dan berkomitmen serta bertanggungjawab pada pelayanan publik, bukan kepada atasan,” terangnya.

Disisi lain, Komisioner Bawaslu Lampung Adek Asyari menegaskan, Panwaslu Lampung Tengah harus mendata setiap calon gubernur yang melakukan kegiatan. Hal itu, dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa.

“Kita sudah minta Panwaslu setempat, agar mendata kegiatan yang dilakukan. Agar hal ini tidak terulang,” pungkasnya. (TM)

 

Fatikhatul Khoiriyah Pembaiatan Politik

Posting Terkait