Bawaslu RI Tolak Penggunaan Sistem E-Rekap di Pilkada 2020

Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI/Yunus

Fajar Sumatera – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, mengusulkan ke KPU RI untuk tidak menggunakan aplikasi Sistem e-Rekap (Sirekap) yang akan digunakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengaku, meragukan aplikasi keluaran terbaru dari KPU. Sebab, banyak ditemukan masalah-masalah yang akan terjadi nantinya seperti blank spot.

“Misalnya KPPS harus buka aplikasi itu jam 7 pagi, tiba-tiba terjadi gangguan, kan harus masuk dulu ke dalam jaringan. Kira-kira aplikasi itu bisa digunakan lagi tidak,” kata Rahmat Bagja, Divisi Kordiv Penyelesaian Sengketa itu, Rabu (11/11).

Selain itu, ia juga menyinggung wilayah-wilayah lain seperti kabupaten yang kemampuan sinyalnya masih kurang memadai.

“Untuk Bandar Lampung saya setuju, tapi kan ini dipakai di seluruh Indonesia, ada daerah-daerah sulit juga seperti Kepulauan Riau dan Natuna,” ujarnya.

Selain jaringan dan beberapa faktor wilayah, Rahmat juga meragukan Sirekap ini nantinya akan membuat Pilkada 2020 tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan takutnya jika hanya memakai satu akses saja sistem tersebut akan down atau tidak bis digunakan.

Mengingat aplikasi Sirekap ini masih kurang di persiapkan secara matang. “Itulah sebuah sistem, sistem itu harus dipersiapkan dengan matang-matang,” tutupnya.

Reporter : Yunus

anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja Sistem E-Rekap

Posting Terkait