Bawaslu Tuba akan Tindak Tegas APK yang Langgar Aturan

TULANG BAWANG –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulangbawang akan menindak tegas adanya Alat Peraga Kampanye (APK) liar milik peserta Pemilu yang diduga melanggar sesuai PKPU.

Lembaga pengawas Pemilu ini mengancam akan memberikan teguran tertulis dan teguran keras, sampai dengan pencopotan APK tersebut. Bahkan, Bawaslu dapat menyeretnya ke sanksi pidana.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tulangbawang Kordiv Pengawasan  Hubungan Masyarakat  dan Antar Lembaga, Desi Triyana mewakili Ketua Bawaslu Tuba Rahmad Lihusnu menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk  pelanggaran.

Ia menambahkan, jajaran Bawaslu Tuba menemukan ratusan APK liar Bacaleg merata hampir di seluruh kampung wilayah kerja Bawaslu Kabupaten setempat.

Baca Juga:  5 Komisioner KPU Aktif Berebut Kursi Bawaslu Lampung

“Jenis temuan pelanggaran APK didominasi oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten. Bawaslu Tulangbawang akan menindaklanjuti temuan itu,”ujarnya.

Srikandi cantik ini menambahkan, ditemukannya ratusan APK liar merupakan hasil dari penelusuran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Kampung se Kabupaten Tulangbawang. Petugas Pengawas dari tingkatannya bergerak dan bekerja melakukan pengawasan.

Bawaslu Tulangbawang, lanjutnya, sudah merekap dan menginventarisir seluruh APK liar yang terpasang di kampung – kampung. Itu akan menjadi catatan dan laporan ke Bawaslu Propinsi dan Bawaslu RI.

Bunda Desi, biasa ia dipanggil menekankan, kepada peserta pemilu atau Bacaleg diharapkan dapat mengikuti aturan dan patuh terhadap aturan. Dijelaskannya, dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Baca Juga:  Pjs Gubernur Didik Kunjungi Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung

“Itulah jadwal yang musti ditaati dan dipatuhi oleh setiap peserta Pemilu. Kami telah menginstruksikan kepada Panwaslucam untuk melakukan pengawasan secara berjenjang mengenai APK,”terangnya.

Temuan tersebut, sambungnya, dicatat dan diinventarisir untuk  diserahkan kepada masing – masing Parpol. Harapannya, parpol memberikan instruksi kepada Bacalegnya untuk melepas APK tersebut.

“APK  liar tersebar di 9 kecamatan dan 42 kampung. Peserta Pemilu dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” ancamnya.

Baca Juga:  Ketua Bawaslu Lampung Benarkan Saran Ombudsman RI soal Budiono

Bawaslu Tulangbawang akan melakukan pengawasan yg lebih ekstrim lagi pada Pemilu 2019. Sebab, menurutnya, banyak yang akan diawasinya, yakni caleg DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

“Pasukan dari pengawasan mulai dari tingkat Pengawas TPS  akan melakukan pengawasan ekstrem, melekat dan pencermatan apa saja yg dilakukan para caleg dilapangan.Apakah melanggaran regulasi atau tidak,”paparnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Tulangbawang menekankan memberikan  rasa keadilan bagi peserta Pemilu. Tidak pandang bulu, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran  akan diprosesnya sesuai dengan aturan PKPU dan Perbawaslu. Semua akan diperlakukan yang sama. (*)

Bawaslu Lampung

Posting Terkait