Berkas Kasus M Tohir di Polda Lampung Kini Dilimpahkan ke Kejari Kalianda

Fajar Sumatera – M Tohir warga Lampung Selatan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas sangkaan pemalsuan surat sesuai dengan hasil penyidikan yang dijalankan penyidik pada Polda Lampung, beberapa waktu lalu. Kini hasil penyidikan tersebut dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Tepatnya pada 22 Februari 2021, Kejaksaan Tinggi Lampung telah memeriksa berkas perkara M Tohir. Dikonfirmasi soal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] pada Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan membenarkannya.

Ia juga mengafirmasi informasi yang menyebutkan bahwa usai berkas tersebut diperiksa, Kejaksaan Tinggi Lampung kemudian melimpahkan proses selanjutnya ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

“Benar hari ini ada pelaksanaan pelimpahan berkas, dari tahap penyidik ke penuntut. Memang pelaksanaan pemeriksaan berkas perkaranya sendiri, berlangsung di kantor kita [Kejaksaan Tinggi Lampung]. Kemudian selanjutnya terdakwa dan tahapan setelahnya, kini sudah diserahkan ke Kejari Kalianda,” imbuhnya.

M Tohir disangka telah melanggar ketentuan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 277 KUHP subsider Pasal 263 ayat 2 KUHP.

“[…] ditahan atas dugaan penggelapan dengan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP subsider pasal 263 ayat 2 KUHP,” jelas Direktur Kriminal Umum pada Polda Lampung Kombes Pol Muslimin, Kamis kemarin, 18 Februari 2021.

Diketahui, M Tohir diduga seolah-olah menyebut atau mengklaim suatu lahan yang berisikan pohon mangrove di salah satu lokasi di Kecamatan Bakauheni.

Lahan tersebut belakangan berkaitan dengan aktivitas PT Tri Patria Bahuga, yang diduga ilegal. Kegiatan PT Tri Patria Bahuga ini sudah disoroti oleh WALHI Lampung.

WALHI Lampung sudah membuat laporan ke Polda Lampung, namun 2 kali laporan tersebut ditolak. Setelah ditolak, WALHI Lampung membuatkan laporan atau aduan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya Indonesia Police Watch atau IPW pernah mengomentari peristiwa penolakan laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas ilegal PT Tri Patria Bahuga tadi.

Perusahaan ini diduga melakukan kegiatan di Desa Bakauheni, Lampung Selatan tanpa dasar hukum yang kuat dan dinilai WALHI berujung pada perbuatan pidana.

Dugaan atas adanya indikasi perbuatan pidana ini sesungguhnya sudah menjadi konsumsi sejumlah kalangan. Terbukti instansi terkait dan DPRD Lampung menyatakan perusahaan tadi melakukan perluasan lahan tanpa mengantongi izin.

Bahkan persoalan ini sudah masuk ke ranah Rapat Dengar Pendapat yang dihelat di DPRD Lampung. Atas beberapa variabel ini, Walhi membuat laporan ke lembaga penegak hukum.

PT Tri Patria Bahuga sendiri merupakan perusahaan keluarga milik mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Bagi IPW, peristiwa penolakan laporan tadi menunjukkan adanya kegalauan lembaga penegak hukum untuk memilih sikap. Yang berdampak pada pupusnya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Posting Terkait