Besok Senin, BK DPRD Lampung Bahas Pemalsuan Tandatangan

BANDAR LAMPUNG – Wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS sekaligus anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung, Akhmadi Sumaryanto telah menjadwalkan rapat internal untuk membahas pemalsuan tandatangan surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pansel Sekdaprov Lampung pada Senin (15/10) mendatang.

Hal ini untuk menindaklanjuti surat klarifikasi yang masuk dari wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman ke unsur pimpinan dan ditembuskan ke BK pada Kamis (11/10). Isi surat tersebut menyatakan bahwa dirinya (Johan Sulaiman) tidak pernah menandatangani dan tidak pernah ada yang menghadapnya untuk meminta tandatangannya.

Baca Juga:  Imer Darius Minta BK DPRD Lampung Usut Dugaan Pemalsuan Tandatangan

“BK baru mau rapat pada Senin depan pukul 10.00 WIB untuk membahas surat masuk tersebut,” kata Akhmadi, Kamis (11/10).

Sebagai sesama kader PKS sekaligus menjaga marwah partai, pihaknya telah menyiapkan langkah hukum dengan tim advokasi dari partai yang tengah mempelajari persoalan tersebut.

“Kalau memang diperlukan kita siap Back Up dengan menyiapkan tim advokasi yang Insya allah dari kader partai. Karena kita ada lembaga untuk mem-Back up masalah hukum. Tetapi saat ini kita belum kearah kesana, masih  melihat perkembangannya, kan baru hari ni pak Johan mengirim surat klarifikasinya. Jadi kita liat dulu bagaimana proses klarifikasi di internal DPRD,” tegasnya.

Baca Juga:  Buntut Pemalsuan Tandatangan, Sekwan Pindahkan Staf Sekretariat Komisi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD provinsi Lampung Imer Darius telah meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung mengusut tuntas dugaan permasalahan pemalsuan tandatangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman agar komisi I bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) Sekdaprov pada Selasa (9/10) lalu.

“Kita sudah koordinasi dengan pimpinan BK agar segera ambil langkah. Karena kita mau tanya  apa motifnya pimpinan komisi menyuruh itu,” kata Imer Darius, Kamis (11/10).

Baca Juga:  Kherlani Serahkan Masalah Dugaan Pemalsuan Tandatangan ke BK DPRD

Komisi I DPRD Lampung dinilai telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD setempat. Biasanya surat undangan untuk SKPD itu ditandatangani oleh koordinator komisi. Sementara undangan untuk pihak luar, seperti pansel  biasanya harus dirapimkan dulu, kemudian baru diterbitkan surat tersebut.

“Kita tidak pernah dibahas di rapim. Jadi saya kira komisi I telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD Lampung,”tegasnya. (*)

Pemalsuan Tandatangan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan