Birokratisasi Bencana

Oleh Riko Firmansyah

PENGHUJUNG tahun ini luar biasa. Banyak sawah puso, rumah hanyut, ternak mati, akses jalan terputus, dan tak sedikit memakan korban jiwa. Itu diakibatkan luapan air sungai di beberapa wilayah Lampung.

Banyak kalangan yang menyalurkan simpatinya dengan membantu para korban dari bahan makanan hingga uang, mulai dari kalangan partai, organisasi, hingga individu.

Baca Juga:  Cagub Gerindra Menangkan Prabowo

Namun, yang mengherankan adalah sikap pemerintah yang terkesan lambat—bahkan muncul kesan pembiaran. Misalnya, Pemkab Tulangbawang. Alasannya? Belum dapat kucuran anggaran untuk itu.

Atau di Pesawaran. Ketika akses jalan di Desa Karanganyar terputus karena jembatan sementara hanyut. Pada saat bersamaan, tengah dibangun jembatan permanen.

“Memangnya pemerintah tak bisa memprediksi dan mempriortaskan tipe pembangunan berdasarkan cuaca ketika musim hujan dan kemarau?” Tanya Saleh.

Baca Juga:  Waykanan Peringkat V Keterbukaan Informasi

“Mungkin saja mereka memprediksi, tapi bencana siapa yang duga,” jawab Minak Tab.

“Memangnya pemerintah tidak menyiapkan dana taktis khusus bantuan bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, wabah penyakit, gunung meletus,  hingga gempa?” tanya Saleh lagi.

“Mungkin saja ada, tapi itukan harus melalui prosedur. Jadi, tidak serta merta bisa dikeluarkan,” jawab Minak Tab.

Baca Juga:  Pelayanan Publik Lamtim Jeblok

“Memangnya bencana itu ada prosedur dan pemberitahuan? Hai orang-orang awas ya ada longsor. Jadi, siapkan administrasi pengajuan penyaluran bantuannya. Tidak kan? Semuanya datang tiba-tiba. Tanpa melihat waktu dan tempat,” tandas Saleh.

“Mungkin saja dianggapnya sama antara birokrasi dan bencana,” jawab Minak Tab.

 

Birokratisasi Bencana Lampung ngupai pai

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan