BKSDAE Abaikan Derita Rakyat

KOTAAGUNG-Pemkab Tanggamus menyatakan sampai saat ini belum ada izin dari Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE) untuk meminjam gajah latih ke Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik gajah dengan warga di Kecamatan Semaka. Akibatnya, penderitaan warga di sama semakin berkepanjangan.

Asisten II Pemkab Tanggamus Karjiono mengatakan selama ini pihaknya sangat berharap izin keluar dalam waktu cepat. “Kami juga tidak tahu kenapa belum diizinkan pinjam gajah. Padahal dana sudah ada dan pihak Way Kambas serta lainnya juga sudah siap,” katanya, Rabu (15/11).

Ia mengaku apabila sampai Kamis (16/11) izin dari BKSDAE belum keluar juga maka akan jemput bola. Nanti akan minta langsung sebab permintaan tertulis sudah dikirimkan sejak dua pekan lalu.

Baca Juga:  Pemkab Tanggamus Gelar Pengajian

Semestinya sudah ada izin karena waktu untuk pertimbangkan dinilai sudah cukup. Dalam hal ini pemkab memang optimis izin pinjam gajah dikeluarkan sebab untuk tangani konflik, dan hal serupa sudah pernah di lakukan.

Lalu apabila tidak diizinkan apa alasannya, pastinya selama dipinjam, perawatan gajah tetap ada, mulai dari tempat, pakan, obat-obatan, vitamin, pawang, lalu WWF dan lainnya turut mendukung agar konflik gajah di Semaka berakhir.

Gajah akan dipinjam selama dua bulan, tugasnya menggiring 12 ekor gajah liar agat masuk ke hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lalu menjaga di luar hutan itu tepatnya di Register 31, antisipasi gajah keluar lagi.

Karjiono mengaku, penanganan konflik gajah di Semaka tetap berpegang pada hasil rapat bersama dua pekan lalu, tanpa ada perubahan lagi. Rapat menghasilkan di antaranya enam putusan penting yang disetujui semua pihak.

Baca Juga:  Toko Sumber Sarana Kebakaran

Pertama segera datangkan dua sampai empat ekor gajah dari Way Kambas untuk menggiring 12 ekor gajah di beberapa pekon agar masuk ke hutan TNBBS. Lalu dipersiapkan rencana pasca penggiringan antara lain penjaga dengan gajah secara kontinyu.

Kemudian perlu dilakukan pembinaan/penguatan masyarakat untuk mitigasi konflik satwa oleh para mitra WWF, WCS, Unila-PILI, YABI, TFCA Sumatera.

Rehabilitasi habitat gajah di Register 31 dengan tanaman yang jadi pakan gajah, dan tanaman yang tidak disukai gajah, atau membuat gajah tidak kembali lagi.

Lalu KPHL Kotaagungutara dan Camat Semaka meminta ke masyarakat yang ada di hutan lindung Register 31 diturunkan sementara waktu minimal satu bulan. Penanganan penggarapan masyarakat akan dilakukan nanti setelah penggiringan gajah kembali ke habitatnya.

Baca Juga:  PDIP Bentuk Koalisi Pilbup Tanggamus

“Posisi gajah sekarang ini seluruhnya 12 ekor ada di Pekon Sedayu, beberapa waktu lalu delapan ekor masuk hutan, tetapi ternyata keluar dan turun di Sedayu, lantas empat ekor lainnya ikut ke Sedayu. Jadi sampai sekarang belum bisa diatasi,” jelasnya.

Dalam konflik ini gajah memakan tanaman warga di beberapa pekon mulai dari pepaya, pisang, kelapa, padi, lantas merusak tanaman kopi, kakau dan tanaman lain baik yang ada di hutan marga atau sekitar perkampungan. Selama konflik gajah hanya bergeser dari satu pekon ke pekon lainnya mulai dari Pekon Pardawaras, Srikaton, Karangagung, Sidomulyo, Talangasahan, Sedayu, Waykerap. (SB/CS)

Abaikan BKSDAE Derita Gajah Konflik Rakyat Tanggamus

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan