Boros

Ngupi Pai

Ngupi Pai

Oleh Riko Firmansyah

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama mengungkapkan utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai Rp7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Peningkatan ULN itu sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain”, ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.

Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.

“Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang,” ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Presiden Joko Widodo menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya.

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

“Minak, kenapa orang asing hobi memberi kita utang?” Tanya Saleh, pada Minak Tab.

“Gak masalah selagi pemerintah bisa meyakinkan mereka soal kesanggupan membayarnya,” ujar Minak Tab.

“Meyakinkan pakai apa? Hutan, tambang, gas alam, minyak, energy, elektronik, otomotif, property, busana, makanan, sudah dikuasai asing semua,” cetus Saleh.

“Bumi dan air belum. Nusantara besar, subur, dan mudah diremajakan. Itu yang mereka incar. Tapi, bukan soal besarnya hutang dan cara pemerintah mendapatkannya,” beber Minak Tab.

Yang harus dirisaukan adalah cara pemerintah membelanjakannya. Banyak potensi kebocoran. Buktinya ada berbagai lembaga anti korupsi baik pemerintah mapun nonpemerintah. Sebut saja KPK, Tipikor, Inspektorat, pidana khusus, BPK, BPKP, hingga media massa.

Apalagi hutang itu sebagain besar dialokasikan untuk proyek. Tentunya banyak sekali setoran proyeknya. Dampak negatifnya pada penurunan kualitas dan kuantitas. Bendungan mudah jebol, jalan gampang rusak, dan jembatan rentan amblas.

Belum lagi sarana dan prasarana pendukungnya. Pertemuan dan rapat kordinasi oleh para penyelenggara negara selalu mengincar hotel mewah.  Padahal mereka memiliki gedung.

Pernah ada larangan untuk memakai fasilitas hotel, tapi segera dicabut setelah para pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) protes keras dan menggelar aksi tak berkesudahan.

“Bayangkan oleh kamu, hutang besar pemakaiannya juga tinggi. Apa istilahnya itu?” Tanya Minak Tab.

“Besar pasak dari tiang,” jawab Saleh.

“Nah. Artinya, kamu pernah sekolah!” Tandas Minak Tab.

2,760 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

boros

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan