BPK: Dua Proyek di DPM-PTSP Lampung Tidak Sesuai Pergub

 BPK: Dua Proyek di DPM-PTSP Lampung Tidak Sesuai Dengan Pergub

Ilustrasi.

Bandar Lampung – Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Perwakilan Lampung membuat catatan soal adanya aturan yang dilanggar dalam Pengadaan Barang dan Jasa [PBJ] di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPM-PTSP] Provinsi Lampung.

Keterangan ini muncul dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Lampung, 27 Mei 2020 lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menyoroti soal dua paket pekerjaan, yakni: Pekerjaan Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor; dan Pekerjaan Pembangunan Interior Gedung Kantor DPM-PTSP.

Baca Juga:  Herman HN Ingatkan Arinal Bayar Utang

Dana senilai Rp 1.328.511.080 pada proyek pada Tahun Anggaran 2019 itu, dinyatakan BPK tidak lah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam proses lelang, dua pekerjaan PBJ tersebut, proyek pertama dimenangkan oleh Prosea Andatu dengan penawaran Harga Perkiraan Sendiri [HPS] sebesar Rp 786 juta sedangkan nilai pagu yang ditawarkan DPM-PTSP dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik [LPSE] sebesar Rp 794 juta.

Baca Juga:  Arinal Djunaidi Ditolak Partai Maju Pilgub Lampung

Kemudian, untuk proyek kedua, pekerjaan Pembangunan Interior Gedung Kantor DPM-PTSP dimenangkan oleh CV Cakra Buana Sejagad dengan harga penawaran sebesar Rp 1,19 miliar dengan harga nilai pagu paket sebesar Rp 1.135.000.000. [Redaksi]

Arinal Djunaidi BPK Perwakilan Lampung DPM-PTSP Lampung

Posting Terkait