BPK Pungut Prona Rp1 Juta

MENGGALA-Badan Perwakilan Kampung (BPK) Kampung Ujunggunungilir, Kecamatan Menggala, Tulangbawang, mengutip Rp1 juta kepada pembuatan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Padahal Program Prona gratis. “Kok mereka tega memaksa dan mengharuskan bayar. Padahal yang saya ketahui pembuatan sertifikat prona itu gratis,” ujar warga setempat, Minggu (13/8).

Sebelumnya mereka menggelar pertemuan terbatas di balai kampung terkait kutipan itu. Uang tersebut untuk biaya ukur, patok, materai, tanda tangan berkas, dan jamuan para tamu dari BPN Tulangbawang.

“Bukan hanya saya saja yang bayar tapi tarif itu berlaku bagi setiap warga yang mau membuat sertifikat Prona dan itupun harus dibayar kontan. Hal ini membuat saya heran dan tentunya memberatkan,” tambah warga tadi. Namun, mereka tak terpaksa harus membayarnya mengingat potensi munculnya gugatan dikemudian hari bagi ladang, tanah, atau perumahannya. Bayangan munculnya sengketa itulah yang membuat mereka tak memiliki pilihan lain.

Baca Juga:  Badan Pemeriksa Keuangan Resmikan Perpustakaan Riset

Anggota Badan Perwakilan Kampung (BPK) Basuki menyatakan keberatan itu mengaada-ada mengingat mereka telah mebahasnya terlebih dahulu sebelum menyetorkan uangnya. “Pada waktu rapat semuanya setuju. Kok sekarang setelah berjalan baru protes? Bahkan hingga kinipun belum ada warga yang protes ada mengeluhkannya kepada kami. Kalau ada siapa orangnya? Harusnya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dengan kami,” tandas Basuki. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan

Baca Juga:  BPK Ajak Blogger Ikut Awasi Keuangan Negara

Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut: Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Prona dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Permendagri No. 1/1975 dan kepada penerima hak- haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah dalam rangka Prona dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara, tapi penerima tetap harus membayar biaya administrasi.

Baca Juga:  BPK RI Gelar Pertemuan Dengan BPK dari 41 Negara

Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional (bpn.go.id).(MR)

BPK

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    1. author

      Mohon untuk segera diganti Gambar Ilustrasi pada berita ini karena tidak sesuai dan tidak berhubungan dengan isi berita. mohon untuk pihak Fajar sumatera lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan berita, demikian kami sampaikan. terima kasih.

      Staf humas BPK Perwakilan Prov. Lampung

      • author
        admin (Penulis)1 tahun agoBalas

        maaf sebelumnya atas keteledoran admin kami… terimakasih sudah diingatkan. Tabik..

    Tinggalkan pesan