BPK RI : Kas Bawaslu Bandarlampung Kurang Rp45 Juta

Kantor BPK RI – ist

BANDARLAMPUNG – Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2019, terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor, dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban.

Dalam laporannya, BPK RI menyebutkan pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167 tidak disetorkan ke rekening Bawaslu Provinsi melainkan disetorkan ke rekening pribadi.

Permasalahan lainnya terjadi pada Satuan Kerja Bawaslu Kota Bandarlampung sebesar Rp45.375.000 berupa selisih
kurang kas. Saldo Kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas. Permasalahan tersebut juga terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp26.974.631.263.

Berupa penggunaan Kas pada Satker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) untuk pinjaman kepada Pihak Ketiga digunakan untuk keperluan membangunan Ma’had UINSU dengan nilai Rp26.974.631.263 yang sampai dengan per 31 Desember 2019 belum dikembalikan.

Penggunaan dana untuk Pihak Ketiga tersebut baru dikembalikan ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) pada tanggal 3 April 2020. Terkait penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN oleh Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah selaku Ketua Bawaslu setempat mengaku tidak mengetahui.

“Kami tidak tahu menahu hal di atas sampai ada berita itu, jadi kemarin saya langsung minta penjelasan dari Kepala Sekretariat,” kata Khoir sapaan akrabnya dalam pesan WAG, Minggu (19/7).

Menurut penuturan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Dini Yamashita, temuan tersebut tidak berimplikasi pengembalian atau pidana.

“Judul dalam LHP sangat jelas yakni Penggunaan Rekening Pribadi Sebagai Rekening Antara atas Pengembalian Sisa Belanja LS dan TUP pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Sebesar Rp2.933.987.167. Dan temuan tersebut tidak berimplikasi pengembalian maupun pidana,” ujar Dini.

BPK RI menjelaskan permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi BPK tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

a. Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan inventarisasi dan tindak lanjut penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan Negara.

b. Menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening pribadi, penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang dimiliki dan dikuasai, ketepatan waktu penyetoran sisa kas, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas serta meminta APIP Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pengawasan oleh APIP untuk efektivitas pengelolaan kas; dan

c. Melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN untuk melakukan pembinaan kepada Satker terkait pengelolaan rekening dan pengelolaan kas. (Josua)

Kas Bawaslu Bandarlampung Temuan BPK RI

Posting Terkait