BPN Tambah Daftar Panjang Konflik Tanah di Tulang Bawang

BANDARLAMPUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 87/HGU/Kem-ART/BPN/2017 tentang perpanjangan HGU atas nama PT. Sweet Indolampung (SIL) di atas tanah di Kabupaten Tulang Bawang (Lampung), yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2017 dan ditandatangani Sofyan A. Djalil.

Sementara HGU yang dimiliki PT. SIL sebelumnya baru akan berakhir pada Desember 2018. Namun, hal itu diduga ada keterlibatan Kepala BPN Tulang Bawang, pada proses perpanjangan HGU PT. SIL dengan luas lahan yang mencangkup ribuan hakter itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang, Merodi Sugarda, tampak menolak dikonfirmasi terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL yang ada di Kecamatan Menggala dan Gedung Meneng.

Meski ada dikantor, Merodi Sugarda, melalui Kasi Pertanahan Hazirin, enggan ditemui dengan alasan banyak kerjaan. “Beliau baru pulang rapat kemarin jadi kerjaanya numpuk, dan terkait HGU tersebut itu bukan kewenangan kami,” ungkap Hazirin, Selasa (3/10)

Baca Juga:  Pemkab Lamteng Tutup Mata Terkait Sengketa PT. BS3

Seperti diketahui sebelumnya, Tim Pansus (panitia khusus) PT. SGC (Sugar Group Companies) yang diketuai Novi Marjani, bersama Mustafa Kamal dari fraksi Hanura, Maryoto fraksi PKS, sambangi Kantor DPRD Provinsi Lampung. Kedatangan ini bermaksud untuk meminta dukungan secara langsung, agar konflik tanah di Tulang Bawang tidak mandek ditempat.

Ketua Tim Pansus SGC, Novi Marjani, mengatakan, langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat. Terlebih, kasus yang terjadi sudah sejak tahun 90-an, di area PT.SGC.

“Meski hanya tersisa dua fraksi, kami tidak akan pernah menyerah untuk menyelesaikan sengketa tanah milik masyarakat Tulang Bawang,” tegas Novi, di Ruang Rapat DPRD Lampung.

Pihaknya pun menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang seolah tidak mahu tahu. Karena, tidak hadir dengan datang langsung ke DPRD Lampung. Hal itu agar semua pihak sama-sama mendapat jalan tengah. Pasalnya, sengketa konflik tanah yang terjadi di dua kecamatan, yaitu Dente Teladas dan Gedung Meneng, sudah menahun.

Baca Juga:  Ribut Sengketa Lahan, Ormas Fortuba Kerahkan Ribuan Massa

“Ketidakhadiran mereka (Pemkab Tulang Bawang) seperti ada unsur permaianan politik didalamnya. Ini juga tentu berdampak ke perusahan dan masyarakat. Jadi kalau memang hak masyarakat dan perusahan, itu tanah ya silahkan. Ini kan karena berlarut, makanya dibentuk pansus,” kesal Novi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, mengaku akan berusaha menemuan titik dasar permasalahan dari sengketa tanah dua laha tersebut. Kendati demikian, pihaknya juga tetap mendukung ada penyelesaian antara dua pihak yakni masyarakat dan PT. SGC.

“Kita sama-sama mencari data serta kelengkapan yang mendukung hal itu. Karena kedatangan tim pansus ini sekedar meminta dukungan. Namun, dengan catatan agar dicari bukti-bukti penuh untuk masalah lahan itu,” ujar Dedi.

Baca Juga:  Presiden Segera Tuntaskan Ketimpangan Penguasaan Tanah Indonesia

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung, yang tergabung dalam tim pansus Sugar Grup Companies (SGC), juga akan menjadi garda terdepan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga Tulangbawang yang tanahnya diklaim milik PT SGC.

“Itu sudah menjadi tugas mereka (Anggota DPRD fraksi Gerindra) untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat,” Kata Sekretaris DPD Gerindra Lampung, Pattimura.

Lanjutnya, pembentukan tim pansus SGC itu telah didasari adanya aspirasi warga Tulang Bawang dan tidak kunjung selesai terkait  sengketa lahan yang telah diklaim milik perusahaan terbesar se- Asia Tenggara ini. Tetapi, jika ditengah perjalanan ada apa-apa dengan tim pansus ini, maka biarkan warga yang menilai.

“Yang terpenting Gerindra akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat setempat,” singkat Pattimura.(ZN)

Sengketa Lahan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan