Bupati Lampura Provokasi Warganya Bikin Rusuh di Pemprov

KOTABUMI,-Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara memprovokasi rakyat dan Koalisi Kontraktor Lampung Utara (K2LUB) untuk membuat kerusuhan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Namun, para kontraktor itu menilai provokasi bupati Agung mengisyaratkan kepanikan yang luar biasa lantaran tak mampu mengatasi krisis keuangan.

Tujuan bupati memprovikasi eluruh elemen masyarakat agar Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan dana bagi hasil (DBH). Sebab DBH itu dapat menjadi solusi pem¬bayaran para kontraktor, honorer, dan para perangkat desa.

“Kalau mau demo ke proNamun, para kontraktor itu menilai provokasi bupati Agung mengisyaratkan ke¬panikan yang luar biasa lantaran tak mampu mengatasi krisis keuangan.

Tujuan bupati memprovikasi eluruh elemen masyarakat agar Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan dana bagi hasil (DBH). Sebab DBH itu dapat menjadi solusi pembayaran para kontraktor, honorer, dan para perangkat desa.

Baca Juga:  Tegakkan Etika Menuntut Ilmu

“Kalau mau demo ke provinsi, demo aja sendiri. Jangan ajak -ajak kami. Apa enggak  pernah berpikir kalau ajakan untuk mendemo Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu salah besar,” tegas Ketua K2LUB, Erfan Zen, di sekretariat K2LUB yang berada di Jalan Pahlawan, Kotabumi, Rabu (20/12).

Selaku pemimpin di Lampura, menurut Erfan Zen, seruan tersebut sangat tidak pantas ke luar dari mulut bupati.

Sebab, yang bersangkutan adalah panutan rakyat sehingga tak boleh mengeluarkan kalimat yang menjurus ke arah provokasi. Terlebih, menurutnya, DBH yang hanya sekitar Rp65 Miliar itu tak akan mampu membayar seluruh tunggakan yang ada.

Baca Juga:  Penumpang Arus Balik Padati Terminal Rajabasa

“Coba hitung saja sendiri, hutang kepada rekanan saja sudah mencapai Rp118 Miliar. Belum lagi, tunggakan lainnya seperti gaji honorer, beban kerja, gaji perangkat desa. Masa iya cukup DBH itu??” paparnya.

Erfan menegaskan, K2LUB tak akan termakan dengan ajakan bupati tersebut. K2LUB akan tetap memfokuskan aksi yang akan mereka gelar kepada Pemkab dan DPRD Lam-pura dan tak akan mengalihkan sasarannya kepada Pemprov Lampung.

“Kalau mau demo, silakan demo sendiri. Kami enggak ada kaitannya dengan Pemprov karena kami hanya berurusan dengan Pemkab,” tegas dia yang langsung diamini oleh sejumlah anggota K2LUB lainnya.

Setali tiga uang, Gundala, anggota K2LUB lainnya menegaskan, seruan bupati sangat berpotensi mengadu rakyat Lampura dengan Pemprov Lampung. Apalagi, menurutnya, penagihan terhadap DBH yang macet itu bukanlah tugas dan kewajiban rakyat Lampura melainkan tugas dari Pemkab.

Baca Juga:  Pasien-Perawat Cekcok Soal Pelayanan

“Penagihan DBH itu tugasnya bupati dan jajarannya. Bukan tugas kami selaku rakyat,” tandasnya.

Secara pribadi, Gundala sangat menyesalkan seruan yang disampaikan oleh bupati.

Menurutnya, perkataan itu tak menunjukan jiwa kepemimpinan yang tangguh dari yang bersangkutan saat ditempa oleh masalah. Ia kembali menegaskan, K2LUB tak akan mengikuti seruan bupati untuk mendemo Pemprov supaya segera mengucurkan DBH ke Lampura.

“Sangat tidak pantas pak bupati mengucapkan hal itu. Kami ini memang bodoh, tapi jangan dibodoh-bodohi,” tegas dia.(RI/IV)

1,686 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Bupati Lampura Rusuh

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan