Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Foto: ist

JAKARTA – Sejumlah perwakilan dari elemen buruh dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menolak dengan tegas rencana pemerintah dan usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta (10/7).

Para pimpinan serikat buruh memaparkan ada kejanggalan besar atas rencana revisi ini karena dinilai lebih merepresentasikan kepentingan pengusaha dibanding hak-hak kaum buruh.

“Salah satu yang menjadi poin desakan pengusaha terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah penghapusan atau pengurangan pesangon. Hilangnya pesangon berarti hilangnya jaminan kerja, karena pekerja bisa setiap saat dipecat dengan mudah,” ujar Dian Septi dari Dewan Eksekutif Nasional KPBI.

Baca Juga:  Anggota TKBM Kembali Jadi Anggota Koperasi

Selain poin soal pesangon, buruh melihat usulan perluasan kontrak dan outsourcing yang diusung oleh pengusaha, dinilai akan semakin menjauhkan rakyat dari kepastian kerja. Pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia dipandang sebagai salah satu cerminan buruknya regulasi yang semakin tidak pro buruh. Jika permintaan revisi ini dikabulkan, dikhawatirkan buruh akan menjadi bulan-bulanan perusahaan outsourcing dan semakin mudah dipecat sewaktu-waktu.

Baca Juga:  Disurati oleh Buruh TKBM, KSOP Panjang Siap Bergerak!

Apriliana dari LBH Jakarta menambahkan, sepanjang tahun 2018 ada lebih dari 216 pengaduan dari buruh terkait perusahaan yang melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan no. 13/2003.

Adapun poin pengaduannya mayoritas terkait upah dibawah UMP, PHK sepihak, hingga union busting.
Usulan revisi lain yang diusung oleh pengusaha adalah hak mogok yang semakin dibatasi dan sekaligus memberi peluang untuk memaksa buruh mengganti kerugian.

Artinya buruh yang melakukan mogok kerja untuk menuntut haknya, justru sangat rentan mendapat ancaman pidana. Usulan revisi yang dimotori oleh pengusaha terhadap Undang-undang yang mengatur setidaknya ratusan juta kaum buruh Indonesia dinilai mengarah pada kondisi yang semakin merugikan kaum buruh dan memiskinkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:  Pura-pura Belanja, Buruh Curi HP

Ketua umum KASBI Nining Elitos menyesalkan rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang berat sebelah dan cenderung tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh di Indonesia.

“Pemerintah semestinya melahirkan UU Ketenagakerjaan yang melibatkan banyak stakeholder, terutama dari serikat buruh. Kami menolak revisi UUK, dan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih pro buruh,” tandasnya. (NL)

Buruh UU. Tenaga Kerja

Posting Terkait