Calon Panglima TNI Sampaikan Beberapa Potensi Ancaman Keamanan Negara

Marsekal Hadi Tjahjanto  (IST)

JAKARTA – Marsekal Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dalam paparan visinya, Hadi menyampaikan sejumlah potensi ancaman keamanan negara.

“Diameter konflik tidak menjadi simetris, melainkan lebih sering bersifat asimetris, proxy dan hibrida,” ujar Hadi.

Setidaknya, ada lima potensi ancaman yang disoroti, yakni dampak tatanan dunia baru, kerentanan terorisme, perang siber, kemajuan Cina (China Charm Offensive), serta kerawanan keamanan di laut perbatasan.

Tingkat kerentanan terhadap terorisme, mislanya, saat ini menjadi sangat tinggi di semua negara di dunia, tak terkecuali negara adidaya.

Hadi memaparkan, terorisme menjadi ancaman global yang ditempatkan sebagai musuh bersama yang harus diperangi.

Ia mengatakan, terorisme kemudian digunakan sebagai alat pengkondidian wilayah. Dalam beberapa kasus sejumlah aktor, baik negara maupun non-negara ikut terlibat.

“Situasi yang terjadi semakin kompleks, arus globalisasi informasi yang semakin tidak mungkin dibendung. Melalui berbaga medsos dan jaringan media internet lainnya, host dr kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya,” papar Hadi, seperti yang dilansir dari tribunnews.com.

Potensi ancaman lainnya adalah perang siber (cyber warfare).

Hadi menyebutkan, ancaman tersebut harus dihadapi pada era informasi di mana dunia maya dihuni hampir 2/3 manusia modern. Hal itu, menurut dia, perlu pengamanan lebih.

“Keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional,” kata dia.

Hadi juga menyoroti soal kerawanan laut perbatasan sebagai salah satu ancaman keamanan negara.

Beberapa contoh kasus, seperti maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan, yaitu sekitar Laut Sulu. Laut Sulu merupakan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

“Terlebih lagi dengan kasus yang menimpa WNI pada Maret 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Pulau Sulu dan Pulau Basilan. Pada kasus ini, tanggung jawab bahkan telah mutlak berada di tangan TNI,” kata Hadi.

Adapun, bentuk kejahatan lainnya yang disoroti dan dianggap merugikan Indonesia adalah illegal fishing serta penyelundupan barang, manusia, senjata dan narkoba.

Kejahatan-kejahatan tersebut menurutnya seringkali menjadi bagian dari ancaman lain yang lebih besar dan terorganisasi secara internasional.

Dengan atmosfer globalisasi yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional, hal tersebut dinilai sangat tidak terkendali.

“Kondisi ini mengakibatkan ancaman di atas dapat muncul kapan saja dan dimana saja,” kata Hadi. (NET)

757 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment