CeDPPIS Apresiasi Perpres 28/2020 tentang KNEKS

Ketua Badan Pekerja CeDPPIS Muzzamil | Foto: Istimewa

BANDARLAMPUNG – Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil unjuk bicara merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).

Melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Bandarlampung, Rabu (26/2), Muzzamil mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan beleid pengganti Perpres Nomor 91/2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tersebut.

Menurut dia, sepatutnya perpres yang mulai berlaku sejak 10 Februari 2020 itu secara revolusioner sudah bisa jadi senjata legal kesegeraan upaya sistemik pembangunan ekosistem produsen halal di Indonesia. Kata Muzzamil, kinilah saatnya mengeksekusi tugas teknokratik demi kebaikan umat itu.

“Kewenangan tugas dan fungsi diperluas, plus empat ruang lingkup kerja KNEKS dalam ekonomi dan keuangan syariah yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, meski saya bilang terlambat, pengarusutamaannya kini tak terelakkan,” cetusnya.

Baca Juga:  CeDPPIS Soroti APBD Lampung 2019

Mantan aktivis 1998 ini memuji lompatan Presiden Jokowi sekaligus Ketua KNEKS dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sekaligus wakil ketua/ketua harian komite, secara persisten mendorong percepatan implementasi MEKSI (Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah) 2019-2024 demi pemajuan intensi utama RI jadi pusat ekonomi syariah terdepan dunia.

“Dibalik kesulitan ada kemudahan. Kendati Presiden bilang potensi ekonomi syariah Indonesia terhitung besar, USD3 triliun, dengan modalitas anugerah Ilahi negara berpopulasi muslim terbesar dunia, bukan perkara gampang lajukan pembalikan ironi piramida kita dari negara pasar, posisi 10 besar konsumen global industri syariah, jadi negara produsen industri halal global terkemuka hingga 2024 nanti,” cetus ia lagi.

Muzzamil mengingatkan kembali, mengutip pernyataan Jokowi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (saat itu) Bambang Brodjonegoro pada peluncuran MEKSI 2019-2024 di kantor Bappenas, Jakarta, 14 Mei 2019 lalu.

Baca Juga:  CeDPPIS Apresiasi 10 Catatan Khusus KPK Soal Materi Debat Capres

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemangku dari hulu ke hilir untuk setapak demi setapak menjalankan rencana tersusun. “Sekali layar terkembang, pantang surut terbilang,” jabarnya.

Ia menilai, bauran capaian pembangunan infrastruktur berkeadilan dalam bingkai spirit Indonesia sentris, lanjut fokus pembangunan SDM, reformasi birokrasi demi transformasi struktural demokratisasi ekonomi menjawab tantangan disrupsi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini, akan bersegera bertemu sukses pembuktian, dengan rancang bangun ekosistem industri, ekonomi, dan keuangan syariah yang mutualis didalamnya.

Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin meminta anggota komite segera bekerja, berharap ke depan perkembangan ekonomi syariah juga membangun ekosistem produsen halal, tidak sebatas memberikan sertifikasi ke industri.

“Potensi industri halal di Indonesia sangat besar, tapi belum tergali dengan optimal. Oleh karena itu, saya ingin KNEKS yang saya pimpin ini dapat mengembangkan dan memajukan potensi ini,” kata Wapres Ma’ruf, di Jakarta, Sabtu (22/2) lalu.

Baca Juga:  CeDPPIS: Imbangi Remisi Napi Dengan Percepatan Revitalisasi Pemasyarakatan

Demi mencegah implementasi “setengah hati”, Muzzamil usul KNEKS menjadikan poin kedua rekomendasi strategi rencana induk MEKSI, yakni penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk tertuang di Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya, sebagai prioritas utama kerja tuntas tahun ini.

Diketahui, tiga strategi besutan Bappenas lainnya ini, (1) penguatan rantai nilai produk halal berfokus sektor potensial dan berdaya saing tinggi (makanan minuman, pariwisata, fesyen, media, rekreasi, farmasi, kosmetik), lalu (3) penguatan sektor UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai produk halal, dan (4) penguatan ekonomi digital terutama e-dagang dan tekfin sebagai driving force dan akseleran pencapaian strategi lainnya.

Satu lagi, imbuh dia, kendati Mendikbud dan Menristek/Kepala BRIN tak masuk struktur komite, tak ada salahnya kedua kementerian juga dilibatkan dalam penajaman kurikulum pendidikan menengah atas-perguruan tinggi, serta portofolio peningkatan kapasitas R&D inovasi produk/jasa industri halal, bagian kerja penuntasan aspek kualifikasi SDM multidisipliner syariah. (*)

CeDPPIS KNEKS Muzzamil

Posting Terkait