Cegah Korupsi, KPK Perkuat Struktur Pemerintahan Lampung

KPK: Jangan Pilih Pemimpin yang Suka Bagi Uang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo. Foto: Tama/Fajarsumatera.co.id

BANDAR LAMPUNG – KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah teriadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung.

Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung, KPK menggelar rapat koordinasi pada Rabu (11/4) di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung Jalan Wolter Monginsidi No 65, Bandar Lampung.

Rapat koordinasi ini melibatkan Forkopimda se-Provinsi Lampung dari  gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, dan inspektorat.

Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Dalam rapat koordinasi ini setiap kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan disaksikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan Pimpinan KPK.

Baca Juga:  Tilep Uang Raskin Dipenjara 1,5 Tahun

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya KPK untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi, yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Lampung dalam melaporkan hartanya.

“Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Sebanyak 69,10 persen di tingkat eksekutif, dan 26,45 persen di tingkat legislatif,” kata Agus.

Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Baca Juga:  Terkait OTT Zainudin Hasan, Rumah Caleg PAN Digeledah KPK

Lanjutnya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana desa, dan tata kelola sumber daya alam.

Bidang lain yang disoroti adalah penguatan sistem integritas pemerintahan melalui implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi

Sehubungan dengan hal tersebut, Agus mengimbau, para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di Provinsi Lampung, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  KPK Bantah Persulit Fredrich untuk Berobat

Selain mengimbau, KPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.

Provinsi Lampung adalah satu dari sepuluh provinsi yang tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

“Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat,” ungkap Agus. (Zn/Tm) 

Korupsi KPK Pemerintah Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan