Darurat Politik Uang, KAMMI Lampung Angkat ‘Kartu Merah’ Bawaslu

Darurat Politik Uang, KAMMI Lampung Angkat ‘Kartu Merah’ Bawaslu

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG – PERHELATAN Pilkada Lampung yang berjalan pada 27 Juni 2018 telah berlangsung dengan sangat memiriskan. Sejumlah money politic terbukti terjadi dengan sebaran yang banyak di Provinsi Lampung.

Salah satunya terciduk money politic oleh tim sukses salah satu paslon gubernur di Pekon Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang telah dilaporkan oleh warga berikut saksi dan bukti 98 amplop dari 200 amplop yang telah dibagi senilai Rp50.000/amplop.

Di samping itu, dilansir dari berbagai media massa, terciduk juga berbagai kecurangan money politic, pembagian sembako (gula), dan sarung di Lampung Selatan, Pesawaran dan sejumlah tempat lainnya.

Baca Juga:  Kenali Jenis Politik Uang di Pilgub Lampung 2018

Dengan ini KAMMI Lampung mengecam praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan regulasi demokrasi di Indonesia dan mengutuk keras sejumlah pembenaran yang terjadi.

Sampai saat ini belum ada ketegasan dari pihak Bawaslu terkait laporan-laporan yang ada, maka dengan ini KAMMI LAMPUNG mengecam dengan memberi: “Kartu Merah Bawaslu”.

Dengan Kartu merah ini, KAMMI Lampung yang merupakan elemen dari mahasiswa menghidupkan sirine merah sebagai tanda Darurat akan profesionalisme Bawaslu dalam menjalankan tugas.

Baca Juga:  Bawaslu Siap Gerak Bila Ada Politik Uang

Sebagai bentuk kooperatif terhadap perbaikan, KAMMI LAMPUNG menuntut kepada Bawaslu untuk melakukan:

  1. Penindaklanjutan pidana tersangka dan terbukti oknum money politic yang tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan UU Pidana money politic yang berlaku.
  2. Mengusut tuntas tim, berikut paslon gubernur, beserta korporasi pengusaha yang telah melenggangkan money politic sebagai jalannya demokrasi di Pilkada Lampung 2018.
  3. Melakukan evaluasi perjalalan Pemilihan Kepala Daerah Lampung akan kevalidan (sah) hasil suara pencoblosan.
  4. Melakukan pencerdasan kepada masyrakat akan darurat dan bahaya politik uang secara masif dan terstruktur.
Baca Juga:  PDIP Kumpulkan Data Dugaan Politik Uang di Lampung

Kartu merah ini merupakan rambu keras agar Bawaslu mengindahkan pernyataan dan tuntutan KAMMI LAMPUNG yang merupakan elemen pembangunan tatar mahasiswa.

Dengan ini pula KAMMI LAMPUNG menegaskan jika tidak ada pergerakan dari Bawaslu atas tuntutan tersebut,  maka dengan tegas KAMMI Lampung bersama elemen mahasiswa Lampung akan melakukan advokasi keras berikut aksi massa “Kartu Merah Bawaslu” dengan melibatkan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat setempat. (*)

*Dian Putra, S.TP (Ketua KAMMI Wilayah Lampung)

1,165 kali dilihat, 45 kali dilihat hari ini

Bawaslu Lampung KAMMI Lampung Politik Uang

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan