Dendi : Perusahaan Tidak Patuhi Prokes, akan di Tutup

Pesawaran (Fs) – Tercatat sedikitnya 36 orang terkonfirmasi positif covid-19, dan bertempat tinggal di Bumi Andan Jejama, karyawan Pabrik beton PT Wijaya Karya (WIKA), Kecamatan Tegineneng, kabupaten pesawaran, diminta menerapkan sistem kerja dengan Work From Home (WFH).

Hal tersebut mendorong Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Pesawaran sekaligus Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona untuk menghimbau Pimpinan dan Direktur BUMN, BUMD serta seluruh perusahaan untuk mengatur sistem dan jam kerja karyawannya ditengah masifnya pandemi corona.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 045.2/13350/I/.03/2021 sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Penegasan dan Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

“Maka dari itu, Pemkab Pesawaran meminta pihak terkait, dapat mengatur sistem dan jam kerja perusahaan, juga meminta pihak manajemen perusahaan untuk senantiasa memantau dan memperbaharui informasi tentang Covid-19 di tempat kerjanya,” ujar Bupati Dendi Ramadhona, Selasa (13/07/2021).

Dikarenakan, tempat kerja merupakan tempat perkumpulan manusia yang berpotensi dapat timbulnya klaster baru, penyebaran Covid-19, maka harus dilakukan antisipasi penularannya, sejak dini.

“Bahkan jika perlu, perusahaan membentuk tim penanganan Covid- 19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari pimpinan tempat kerja tersebut,” tambahnya

Dilanjutnya, pimpinan juga harus memberikan kebijakan untuk pekerja yang dicurigai, terkonfimasi Covid-19 dan untuk tidak memperlakukan kasus Covid-19, sebagai suatu stigma, dan dapat mengatur jadwal pekerja, yang baru datang, atau yang bekerja dari rumah.

“untuk pihak Perusahaan, dapat mengatur jadwal kerja, dan diwajibkan menyediakan ruangan tersendiri, untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala, saat skrining,” jelas orang nomor satu di pesawaran itu.

Dilanjutnya, untuk Perusahaan Swasta, BUMN atau BUMD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran, dan ketentuan lain yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan operasional dalam pencegahan dan penerapan protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi.

“Bagi pelanggar, Sanksi yang diberikan bisa sampai penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.
(Dponco)

Posting Terkait