Di Balik Keterbukaan KPK Era Filri Bahuri: Ada Febri Diansyah, Ali Fikri dan Ipi Maryati

Di Balik Keterbukaan KPK Era Filri Bahuri: Ada Febri Diansyah, Ali Fikri dan Ipi Maryati

Mahendra Utama.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis penghentian 36 perkara korupsi di tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan dengan sesuai prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diatur di dalam Pasa 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, penanganan perkara di tahap penyelidikan ialah saat ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan, dan sebaliknya. “Sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya,” kata Ali Fikri, Kamis, 20 Februari 2020.

“Perlu juga kami sampaikan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016 KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus,” tambah Ali Fikri. Dia menyatakan penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Baca Juga:  Agung Diduga Terima Suap Proyek Dinas PUPR dan Perdagangan Lampura

Berikut sejumlah pertimbangan penghentian, yaitu; sejumlah penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015 dan lain-lain; selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

Eksponen ’98 asal Provinsi Lampung Mahendra Utama berpendapat bahwa penghentian penyelidikan perkara tersebut menjawab transparansi, akuntabilitas dan integritas yang dibutuhkan publik dari KPK. Ia setuju dengan apa yang disampaikan pimpinan KPK Firli Bahuri tentang perkara tidak boleh digantung-gantung jika ternyata tidak ada unsur tindak pidana.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Kita Syukuri Jika Novel Kembali ke KPK

KPK hari ini dinilainya lebih membuka informasi kepada publik tentang penanganan perkara yang ada di Provinsi Lampung, khususnya. Mahendra melihat keterbukaan informasi yang ada di KPK juga terjadi atas baiknya manajemen biro humas.

“Pimpinan KPK hari ini mampu menjawab tantangan. Kita bisa lihat dengan menempatkan Febri Diansyah sebagai Kepala Biro Humas, dan para juru bicara di bidang penindakan Ali Fikri dan bidang pencegahan Ipi Maryati, sharing informasi kepada publik lebih tersalurkan,” terang Mahendra dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Sumatera, Selasa, 25 Februari 2020.

“Sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebutuhan informasi menjadi hal dasar dan utama yang wajib diberikan oleh instansi atau badan publik,” jelasnya.

Baca Juga:  KPK Ingatkan Pihak yang Coba Pengaruhi Saksi Untuk Persidangan Korupsi Lampung Utara: Diancam Pasal 21 UU Tipikor

Penempatan Febri Diansyah, Ali Fikri dan Ipi Maryati menjadi poin dari kesuksesan Firli Bahuri menjawab transparansi informasi, ujar Mahendra Utama. “Ini bukan soal senjatanya, tetapi siapa orang di balik senjata itu. Kesuksesan KPK dalam mensiasati keterbukaan informasi di jaman Firli Bahuri adalah kesuksesan menempatkan tiga orang tadi,” ucapnya.

“Hari ini masyarakat sah-sah saja menuduh KPK dengan poin negatif. Tapi, diakui atau tanpa diakui, KPK lebih terbuka soal penanganan perkara dan keterbukaan informasi. Saya Mahendra Utama, mendukung keterbukaan informasi dan penanganan perkara yang telah dibangun di era Firli Bahuri kepada publik,” tegasnya. (Ricardo)

KPK

Posting Terkait