Di Catatan Syahbudin, Ada Aliran Uang Diduga Diberikan Untuk Kajati Lampung Tahun 2015 yang Pensiun Dari Jabatan Sesjamintel

Di Catatan Syahbudin, Ada Uang yang Diduga Diberikan Untuk Kajati Lampung Tahun 2015 yang Pensiun Dari Jabatan Sesjamintel

Suyadi saat berdiri di depan salah satu ruangan pada Gedung Kejaksaan Tinggi Lampung kala dirinya memimpin, di tahun 2015. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Tak hanya Fria Apris Pratama, satu-satunya orang di dalam perkara korupsi Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara yang memiliki catatan berisi alokasi pemberian uang kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Lampung.

Orang itu adalah terdakwa Syahbudin, Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif. Bedanya catatan antara Syahbudin dengan Fria Apris Pratama –saksi dengan jabatan salah satu Kasi di Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Lampung Utara– terletak pada bentuk fisiknya. Jika Fria Apris Pratama belakangan diungkapkan KPK menyimpan catatan tersebut di dalam bentuk digital, catatan Syahbudin disimpan di dalam buku agenda dengan tulisan tangan.

Dari catatan itu, pengacara Syahbudin memiliki niat untuk menjadikannya sebagai alat bukti. Niat itu dimaksudkan untuk menjawab sangkaan bahwa Syahbudin telah mengelola uang untuk kepentingan pribadinya.

“Padahal bukan untuk kepentingan pribadi klien saya. Itu untuk kepentingan pemda, dalam hal ini kepentingan bupati,” kata Pahrozi, yang menjadi pengacara untuk Syahbudin untuk sidang perkara korupsi suap fee proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara yang ditangani KPK dengan menetapkan empat orang terdakwa; Agung sebagai bupati; Wan Hendri sebagai Kadis Perdagangan; Syahbudin sebagai Kadis PU-PR; dan Raden Syahril sebagai orang kepercayaan sekaligus kerabat bupati di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A, Senin, 30 Maret 2020.

Baca Juga:  Lampung Utara dan Tubaba Daerah Rawan Korupsi

Belakangan catatan itu telah diperlihatkan Pahrozi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Efiyanto, Senin, 16 Maret lalu, yang berujung pada munculnya kata setan. Pahrozi tidak menampik soal hal ini. Justru ia menyampaikan alasan dari penyampain catatan tersebut ke hadapan majelis hakim.

“Ya kita harus bicara dulu duduk persoalannya. Apa kebutuhan terdakwa (Syahbudin) menyampaikan bukti-bukti aliran dana itu? Secara obyektif, terdakwa melalui penasihat hukumnya hanya ingin mengatakan bahwa uang yang singgah kepadanya lebih kurang dari 5 persen yang dikelolanya itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk siapa? Untuk kepentingan pemda dalam hal ini bupati,” jelas dia.

Pahrozi juga menjelaskan bahwa catatan tersebut juga berisi tentang aliran uang kepada; oknum jaksa; oknum kepolisian; dan oknum auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

“Jadi mengalir kepada jaksa, mengalir kepada BPK, mengalir kepada kepolisian konteksnya apa? Bukan untuk kepentingan pribadi dia. Untuk kepentingan bupati. Maka catatan pengeluaran itu disebut matrix pengeluaran bupati,” terang dia.

Baca Juga:  KPK Periksa 6 Saksi Dugaan Suap Lampura

Dari catatan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa Syahbudin menerakan tulisan tentang uang yang diduga diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung di era kepemimpinan Suyadi. Lantaran catatan uang yang ditulis oleh Syahbudin tersebut cukup banyak, ia mengatakan tidak tahu berapa nominal dan detail lain tentang proses pemberian rupiah itu.

“Iya benar. Benar. Benar ada dalam catatan tangan itu. Iya. Tidak ada (detailnya). Jadi, kalau (pertanyaannya) apa yang kita lihat? Ada tulisan tangan. Dari siapa? Dari terdakwa Syahbudin. Kepada siapa? Di antaranya tadi, kajati. Berapa nilainya? Sekian,” jelas Pahrozi.

Nah, kemudian mari kita pikirkan, apa kepentingannya? Iya (bahwa yang bersangkutan adalah oknum APH dan itu untuk kepentingan pemda dalam hal ini bupati_read),” tuturnya bahwa dugaan tujuan kepentingan pemberian uang tersebut dianggapnya seperti penjelasannya di awal.

Kepada Fajar Sumatera, KPK mengaku tidak tahu soal nama dan sejumlah informasi yang disampaikan Pahrozi barusan. “Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Belum tahu, sudah ya, cukup ya,” ucap Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho.

Oleh Pahrozi, catatan tangan tersebut nantinya akan disiapkan sebagai bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaan di kemudian hari. “Itu akan saya lampirkan dalam nota pembelaan klien saya,” imbuhnya.
Lebih jauh Pahrozi mengatakan bahwa ia selaku pengacara akan membuktikan keseriusannya untuk membela kliennya. Yang dia maksud, jika suatu waktu majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti catatan dari terdakwa Syahbudin, maka ia akan menempuh segala jalur yang dimungkinkan secara hukum.

Baca Juga:  Perkara Korupsi Mustafa di Tangan KPK: Tahap Penyelesaian Berkas dan Telaah Keterlibatan Azis Syamsudin

“Masih banyak cara. Kita bisa ajukan banding, kasasi hingga tahap PK (Peninjauan Kembali). Jadi saya ingin, dalam persidangan awal itu, terang benderang,” jelasnya.

Fajar Sumatera: Apakah ini menjadi salah satu bukti dari keseriusan anda selaku pengacara Syahbudin?

Pahrozi: Untuk membongkar, jangan ada yang tertinggal.

Untuk diketahui, Suyadi sebelum menjadi Kajati Lampung, memiliki jabatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi: jabatannya adalah Direktur Penyidikan Pidana Khusus (Dirdik Pidsus) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, sebelumnya adalah Kajati Yogyakarta.

Pasca itu, Suyadi dipromosi menjadi Kajati Lampung dan setelahnya menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung dalam Surat Nomor : KEP – 410/A/JA/05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang ditandatangani Jaksa Agung HM Prasetyo. Pada Senin, 23 Oktober 2017, Suyadi resmi pensiun dari institusi kejaksaan.

Sampai saat ini, Fajar Sumatera masih melakukan upaya untuk mengkonfirmasi tentang catatan Syahbudin kepada Suyadi. (Ricardo Hutabarat)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait