Diduga Gunakan Surat Palsu, Polda Tahan M Tohir

Bandar Lampung-Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Muslimin Ahmad membenarkan penangkapan M.Tohir warga Desa Bakauheni. Tohir ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan asal usul  sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP subsider pasal 263 ayat 2 KUHP tentang dugaan menggunakan surat palsu.

“Yang bersangkutan ditahan atas dugaan penggelapan dengan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP subsider pasal 263 ayat 2 KUHP,”jelas Kombes Pol Muslimin saat dikonfrimasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (18/2).

Terpisah, kuasa masyarakat adat Marga Dantaran, Supriyanto menjelaskan, Penangkapan M. Tohir, Warga Desa Bakauheni Kecamatan Bakaheni, Lampung Selatan, telah sesuai dengan hukum. Tindakan upaya paksa dari pihak kepolisian berupa penangkapan atas diri tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini dikarenakan Tersangka tidak kooperatif untuk datang memenuhi panggilan penyidik.

Adjo, sapaan akrab dari Supriyanto, S.H., menerangkan bahwa perbuatan Tersangka yang membuat surat seolah-olah dirinya merupakan keturunan langsung dari kakhiya nukhjaya, padahal faktanya Tersangka bukan keturunan langsung dari kakhiya Nukhjaya, diduga telah melanggar pasal 277 dan 263 KUHP dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

“Tersangka (M. Tohir) diduga telah membuat surat palsu yang memiliki indikasi menggelapkan sejarah atau asal-usul keturunan sai batin Marga Dantaran lampung selatan. Modus adalah dengan membuat dan menggunakan surat palsu berupa silsilah keturunan Kakhiya Nukhjaya dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar penguasaan terhadap tanah yang berada di beberapa lokasi di Kecamatan Bakauheni.” Terangnya.

Menurutnya, untuk menguatkan laporan polisi, pihak Pelapor telah menghadirkan ke hadapan penyidik berbagai alat bukti untuk mendukung laporan, baik berupa bukti surat maupun saksi. “Menurut informasi yang kami dapat, perkara ini sudah masuk pada tahap dua, itu artinya laporan kami telah cukup bukti untuk segera dibawa ke pengadilan.” Jelas Adjo dalam rilisnya.

Terakhir, saat ini pihaknya sedang mengkaji terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara ini.

“Kita juga sedang berupaya mendalami, apakah ada pihak-pihak lain yang diduga membantu Tersangka untuk membuat surat palsu tersebut. Prinsipnya, kita akan terus mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara professional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila ditemukan bukti yang mengindikasikan ada pihak lain terlibat dalam dugaan pemalsuan tersebut, atau turut menggunakan surat palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan tertentu, maka kami berharap dapat diproses oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tentu kita berterimakasih sekaligus mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah mengungkap dan menuntaskan kasus ini.” Tutup Adjo.

Diketahui, perkara ini bermula ketika pada Bulan September 2020, Pelapor mewakili Masyarakat Adat Marga Dantaran, yang merupakan salah satu dari 6 Marga saibatin Lampung Selatan, telah melaporkan M. Tohir ke Polda Lampung atas dugaan pengelapan asal-usul dan pemalsuan surat.

Sebelumnya diberitakan, Police Watch [IPW] berkomentar atas adanya peristiwa penolakan laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas ilegal PT Tri Patria Bahuga dari Walhi ke Polda Lampung.

Perusahaan ini diduga melakukan kegiatan di Desa Bakauheni, Lampung Selatan tanpa dasar hukum yang kuat dan dinilai Walhi berujung pada perbuatan pidana.

Dugaan atas adanya indikasi perbuatan pidana ini sesungguhnya sudah menjadi konsumsi sejumlah kalangan.

Terbukti instansi terkait dan DPRD Lampung menyatakan perusahaan tadi melakukan perluasan lahan tanpa mengantongi izin.

Bahkan persoalan ini sudah masuk ke ranah Rapat Dengar Pendapat yang dihelat di DPRD Lampung.

Atas beberapa variabel ini, Walhi membuat laporan ke lembaga penegak hukum.

“Sangat aneh jika laporan masyarakat ditolak oleh Polda Lampung. Apalagi laporan itu dilakukan oleh lembaga yg punya kredibilitas, seperti Walhi,” tutur Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Fajar Sumatera, Kamis malam, 15 Oktober 2020.

Peristiwa penolakan laporan ini terjadi pada 13 Oktober 2020.

IPW menilai, Polda Lampung takut untuk menindaklanjuti laporan Walhi tadi. Indikator ketakutan ini dikaitkan pada siapa pemilik perusahaan tersebut.

PT Tri Patria Bahuga sendiri merupakan perusahaan keluarga milik mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

“Penolakan terhadap laporan itu menunjukkan Polda Lampung tidak promoter dan takut dengan pemilik perusahaan yang dilaporkan,” ujarnya.

Bagi IPW, peristiwa ini menunjukkan adanya kegalauan lembaga penegak hukum untuk memilih sikap. Yang berdampak pada pupusnya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Padahal, setiap laporan masyarakat itu idealnya harus ditelaah dulu sebelum ditolak.

Jika sikap Polda Lampung seperti apalagi yang bisa diharapkan rakyat Lampung terhadap upaya penegakan hukum di daerahnya. Seharusnya Polda Lampung menerima laporan itu lebih dulu untuk kemudian ditelaah,” ujar Neta S Pane.

IPW dalam keterangannya memberikan masukan kepada Polda Lampung bertipe A dalam menangani laporan masyarakat

“Jika tidak ditemukan unsur pidananya, Polda bisa memanggil pelapor dan menjelaskan bahwa kasus ini tidak bisa diproses, bahkan terlapor bisa melakukan lapor balik,” saran Neta S Pane.

“Jika ditemukan unsur pelanggaran ringan Polda bisa memanggil keduanya untuk melakukan mediasi mendamaikannya. Jika memang terjadi tindak pidana Polda hrs memprosesnya agar kasus itu bisa diselesaikan ke pengadilan,” timpalnya.

IPW memberikan support kepada Polda Lampung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya receh dan sederhana ini. Polda Lampung diminta bertugas sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri.

“Polri harus promoter dengan siapa pun dan tidak perlu takut dengan siapa pun. Karena di depan hukum semuanya sama. Sebab itu penolakan Polda terhadap laporan Walhi patut dikecam keras karena penolakan itu makin menunjukkan tidak adanya  kepastian hukum di Lampung,” tandasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

 

 

Posting Terkait