Diduga Pungli, Camat Adiluih Buang Badan

Ist

PRINGSEWU – Dugaan Pungutan Liar (Pungli) dikecamatan adiluwih menguat, pasalnya, Pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan adilewih. Dalam praktiknya dilapangan oknum pegawai kecamatan, berdalih pungutan yang dikondisikan untuk iuran HUT RI Ke-72.

Sumbangan langsung dikoordinir oleh oknum kecamatan sebesar 5 ribu rupiah per kepala keluarga di kecamatan tersebut, sampai sekarang masih belum ada titik terang terkait permasalahan ini, siapa yang harus bertanggung jawab.

Saat dimintai keterangan terkait pungli camat adiluwih hanifudin melalui sambungan telpon genggamnya meminta untuk bertemu langsung dengan pihak-pihak yang terkait, Agar, persoalan ini bisa dijelaskan secara gamlang.

“datang saja mas ke kantor kecamatan, agar bisa ketemu langsung dengan ketua panitia, sekertaris camat serta saya sendiri,”Pintanya.

Sangat disayangkan saat wartawan koran ini, bertujuan mengkonfirmasi kekantor camat adiluwih, sesampainya dikantor kecamatan terlihat lengang tidak penghuninya.

Baca Juga:  Pendamping PKH Lampung Dilarang Pungli

Baik camat maupun sekretaris camat tidak ada ditempat.

Salah satu staf kecamatan adilewih yang enggan disebut namanya mengaku tidak tahu menahu keberadaan orang nomor satu di kecamatan tersebut.

“Bapak (Hanifudin) tidak ada ditempat, kalau sekcam memang tidak berangkat alasan sakit,” jawabnya staf tersebut.

Inspektorat kabupaten pringsewu melalui Irbanwil II heriyadi menerangkan persoalan dugaan pungli yang terjadi dikecamatan adiluwih perlu ditelusuri lebih dalam karena pungutan yang dilakukan oleh panitia sudah melalui musyawarah yang melibatkan uspika kecamatan adiluwih.

“Jika benar pungutan yang dilakukan oleh panitia kepada masyarakat, sudah sepatutnya dipertanggung jawabkan juga kepada masyarakat dalam bentuk laporan. Dan itu sudah saya minta, namun sampai hari ini belum juga ada kabarnya,” tukasnya.

Baca Juga:  Mulyadi Ditetapkan Sebagai Tersangka Pungli

Muhamad Ikbal, SH. Saat dikinfirmasi ditempat kerjanya dijalan Pulau buton, gg. Merotai no. 22 kecamatan sukarame, jelaskan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI).

Berdasarkan perpres ini, tidak lagi pegawai negri melakukan sewenang-wenang mengambil keputusan, baik bentuk iuran atau pungutan yang lainnya.

“Seandainya pungutan tesebut sudah dimusyawarahkan menurutnya, harus memneuhi unsur menycukupi.

Misalnya, satu dilengkapi dengan berita acara (notulensi) dan daftar hadir semua elmen masyarakat, kepala pekon, kepolisian dan satuan kerja dikecamatan tersebut,”.Ujarnya

M. Ikabal juga ketua Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) Menambahkan, kalau saja itu benar adanya dan tidak memenuhi unsur diatas maka dalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirubah atau dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi).

Baca Juga:  DPRD Kota Bakal Telusuri Pungli Pasar Gintung

Menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Apalagi pungli tersebut tidak transparan, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, mudah-mudahan ini semua tidak terjadi, kalau ini benar terjadi, Maka oknum pegawai tersebut bisa diproses secara hukum yang berlaku direpublik indonesia,”.Pungkasnya. (NA)

1,417 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pungli

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan