Digunakan Bimtek, Kejati Siap Usut Dana Desa Lambar

BANDARLAMPUNG – Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kucuran Dana Desa (DD) yang begitu besar menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengankan dan di korupsi.

Hal itu juga diperkuat, dengan naiknya nilai alokasi DD sebesar Rp400 miliar di tahun 2017 atau menjadi Rp1,9 triliun, yang membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu ekstra dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan desa yang diamanahkan pemerintah pusat tersebut.

Terkait hal itu, muncul tulisan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, di media sosial yang juga ikut khawatir terhadap penggunaan DD. Dalam tulisannya, Yusdianto melihat, rombongan ibu-ibu PKK Pekon Se-Lampung Barat yang bertolak ke Bali yang menggunakan Dana Desa.

Awalnya, Yusdianto, beranggapan ini muncul mengingat pengguna jasa penerbangan udara saat ini bukan menjadi hal yang mewah tetap semua kalangan bisa menggunakannya seperti moda transportasi lainnya.

Tapi, kekagetan dirinya memuncak karena baru disadari saat melihat hampir 80 persen penumpang adalah rombongan Ibu-ibu PKK dari seluruh Pekon yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Usut punya usut ternyata rombongan Ibu-ibu PKK Pekon Lampung Barat ini akan berangkat ke Pulau Dewata Bali dengan alasan hendak Bimbingan Teknis Pekon yang digelar 8 sampai 11 Agustus 2017.

Baca Juga:  Tujuh Desa di Lampura Telat Ajukan Pencairan Dana Desa

Hal Itu dikuatkan dengan dresscode yang mereka pakai, tas gantung hingga beberapa perlengkapan tertulis seperti itu. “Lantas keprihatinan saya pun muncul tatkala ini menurut saya mereka jadikan strategi menghabiskan anggaran Dana Desa yang diorganisir,” kata Yusdianto dalam tulisannya, Rabu (9/8).

Lanjutnya, dapat tergambarkan berapa Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk bimtek/peningkatan kompetensi apalagi di Pulau Dewata Bali. Pertanyaannya kenapa harus disana?. Apakah di Lampung tidak ada destinasi wisata yang bagus ataupun tidak memiliki ahli tentang Dana Desa.

“Atas kejadian ini, saya berkesimpulan bahwa kegiatan bimtek lekon hanyalah modus untuk menghambur-hamburkan DD yang tujuannya cuma jalan-jalan. Dengan berlindung dibalik kalimat pembangunan desa,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Syafrudin, menegaskan, DD harus dilihat peruntukannya seperti apa. Namun jika memang untuk dilakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang sesuatu yang bermanfaat bisa saja diperbolehkan.

Baca Juga:  Pelaksanaan Dana Desa Jadi Perhatian Negara Lain

“Tapi, lihat juga ada gak kira-kira programnya itu, nah dilihat juga dari perencanaannya. Semua ini dibuat berdasarkan rapat. Jika memang sudah ada rapat misal dari kepala desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa)  yang sudah sepakat tidak masalah,” kata Syafrudin, via ponselnya.

Kendati demikian, dirinya menilai, pemerintah menggelontorkan DD hanya untuk pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang dikhususkan kepada masyarakat agar perekonomian meningkat. “Nah, jika dana desa ini dibuat diluar hal tersebut, saya harus lihat dulu ada programnya atau tidak. Jika tidak ada ini masalah namanya,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat sepanjang ada laporan penyalahgunaan DD untuk langsung disampaikan. “Saat ini belum ada laporan yang masuk terkait penyalahgunaan DD. Ketika masuk kami langsung proses,” ungkap Syafrudin.

Untuk di ketahui, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Satgas Dana Desa yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/149/V.12/HK/2017, Tentang Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Lampung 2017 dengan susunan personalia,  Pengarah adalah Kepala Dinas PMD Lampung, Ketua adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD, dan Anggotanya terdiri dari unsur BPKP Lampung, unsur Inspektorat, Unsur Dinas PMD Lampung, unsur Fasilitator, dan Tenaga Ahli Dinas PMD Lampung.

Baca Juga:  Dana Desa OKU Tahun 2017 Terserap 98%

Beberapa hal yang menjadi tugas dari Satgas Dana Desa diantaranya yaitu melakukan monitoring, menindaklanjuti pengaduan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dalam rangka pemberian Alokasi Dana Desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Dana Desa Provinsi Lampung 2017 selalu dibekali dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung. Selanjutnya hasil kerja tim akan menjadi catatan dan rekomendasi kepada pihak terkait untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan selanjutnya.(ZN)

711 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Dana Desa

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan