Dinilai Kooperatif Jadi Alasan di Balik Melenggangnya Terdakwa Korupsi Pengadaan Randis Bupati-Wabup Lampung Timur

Dinilai Kooperatif Jadi Alasan di Balik Melenggangnya Terdakwa Korupsi Pengadaan Randis Bupati-Wabup Lampung Timur

Proses pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi pengadaan randis Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur di ruangan Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin malam, 26 Oktober 2020. Foto: Ricardo Hutabarat.

Fajar Sumatera – Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan progres penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas [Randis] Bupati & Wakil Bupati Lampung Timur.

Kasus ini bermula ketika Pemkab Lampung Timur melakukan pengadaan randis di tahun 2016. Total pagu anggarannya sebesar: Rp 2.676.000.000. Dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Timur.

Baca Juga:  Kalimat TPPU yang Diralat Dinilai Sebagai Pesan Khusus Dari Hakim PN Tipikor Tanjungkarang Kepada KPK

Pada Juni 2017 lalu, Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penyelidikan karena diduga ada kerugian negara. Yang kemudian pada 31 Oktober 2019, Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan tiga orang tersangka: SH [Suherni], seorang Pejabat Pembuat Komitmen; Aditya Karjanto [AK], seorang rekanan dari PT Top Cars Indonesia; dan Dadan Darmansyah [DD], seorang Kelompok Kerja [Pokja].

Nah, Senin malam, 26 Oktober 2020, kasus ini kemudian masuk pada posisi pelimpahan tahap II, dari penyidik ke penuntut umum. Status para tersangka kini berubah menjadi terdakwa.

Baca Juga:  Sekretaris PU Mesuji Bakal Dibui 20 Tahun

Pada proses itu, Dadan Darmansyah tidak menghadiri prosesi itu dikarenakan sedang sakit. Yang hadir hanya Aditya Karjanto dan Suherni. Proses pelimpahan tahap II ini diketahui berlangsung sekitar pukul 13.00 hingga pukul 18.45 WIB.

Suherni melalui pengacaranya menjelaskan bahwa ia tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Alasannya karena dua hal: kooperatif serta telah memulangkan kerugian negara secara keseluruhan.

Baca Juga:  KPK Tahan Budi Santoso dan Irzal Dalam Dugaan Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Pada kasus itu, Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan hasil audit dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyatakan telah ada kerugian negara sebesar: Rp 686.911.670.

“Klien kami kooperatif dan telah memulangkan seluruh kerugian negara,” ucap Sopian Sitepu kepada Fajar Sumatera di depan Kantor Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung.

Komentar Sopian Sitepu ini senada dengan pernyataan Kejaksaan Tinggi Lampung. ”Berdasarkan subjektivitas penuntut umum terdakwa dinilai kooperatif,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Andrie W Setiawan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Kejaksaan Tinggi Lampung KPK Nunik PT Top Cars Indonesia Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur

Posting Terkait