DJP Lampung Ajak Instansi Jauhi Korupsi

Kanwil DJP Lampung & Bengkulu menggelar dialog bersama para WP dan instansi terkait, yang diselenggarakan di Ballroom Novotel Lampung, Selasa (27/3). Ihan Apriyadi

BANDARLAMPUNG—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lampung-Bengkulu mengajak seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta untuk menjaga integritas dan menjauhi korupsi. Salah satunya dengan rutin melaporkan kewajiban pajak badan/lembaga.

“Acara ini ditekankan untuk mengingatkan kita semua agar menjauhi korupsi serta selalu menjunjung tinggi intergritas dalam bekerja di manapun kita berada. Diharapkan adanya dialog bertema Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dapat membantu instansi kita agar bersih dari korupsi dan dapat mencapai penerimaan di tahun 2018,” ungkap Kepala Kanwil DJP Lampung-Bengkulu Erna Sulistyowati saat menjadi narasumber pada dialog perpajakan mengenai isu-isu terkini, di Ballroom Novotel Lampung, Selasa (27/3).

Hadir juga pembicara lainnya yakni KPP Pratama Tanjung Karang, Abdul Gani, dan Kasubag Pengawasan Bank 1, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indah Puspita Sari. Peserta acara tersebut terdiri dari berbagai perwakilan dari perusahaan perbankan dan instansi pemerintah, dan pengusaha di Lampung.

Abdul Gani menambahkan, pencanangan ini sebagai bentuk komitmen seluruh elemen KPP Pratama Tanjung Karang, dalam mewujudkan serta menjaga birokrasi yang bersih di lingkungan kerja pada khususnya dan Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan Dirjen Pajak kemudian meminta data salah satu nasabah, diharapkan kepada semuanya untuk melampirkan minimal surat permohonan, harus kepala kantor yang menandatangani. Jika masih ragu silahkan menghubungi kepala kantor pajaknya,” kata dia.

Menurut Gani, dalam pelaporan data pajak, pihaknya tidak serta merta memaksa, namun yang ingin dilihat dari data tersebut ialah kewajaran, dan mengetahui bahwa nasabah tersebut telah sesuai dalam melaporkan pajak tahunannya.

“Saya sendiri khawatir, namun jangan sampai data tersebut disalahgunakan. Data itu di kami juga sifatnya rahasia, dan hanya untuk kepentingan perpajakan, sehingga harus kita jaga bersama-sama,” tambahnya.

Abdul Gani juga mengingatkan kepada para Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), agar segera diselesaikan. Dalam melakukan laporan SPT, sekarang sangat mudah, cepat, dan aman karena bisa disampaikan secara elektronik melalui layanan e-filing.

“Teknisnya juga sangat mudah yaitu bisa langsung kunjungi website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id, kemudian klik pada icon e-filing, atau langsung mengunjungi alamat https://djponline.pajak.go.id,” tutupnya.

Sementara itu, Kasubag Pengawasan Bank 1, Indah Puspita Sari, dalam materinya mengatakan, bahwa bagi perbankan yang berpusat di luar Lampung, biasanya laporan pajak langsung ke pusat. Sementara untuk bank yang pusatnya di Lampung seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Syariah (BPRS), serta lembaga jasa keuangan lainnya yang mendaftar di DJP Lampung, diharapkan bisa rutin melaporkan pajaknya.

Terkait keterbukaan informasi, berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2017, lembaga jasa keuangan, dan entitas lainnya punya kewajiban untuk menyampaikan data nasabah yang saldonya mencapai Rp1 miliar.

Namun, nasabah tidak perlu khawatir akan privasinya yang diberikan Dirjen Pajak, karena data tersebut hanya digunakan dalam bidang perpajakan, dan sifatnya rahasia.

Penyampaian data nasabah di bank yang mencapai lebih dari Rp1 Milyar, bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, bahkan melalui OJK sudah hampir 100 negara yang telah bekerjasama untuk pertukaran data.

“Sekarang itu mau tidak mau harus pelaporan data harus dilakukan, karena sudah ada undang-undangnya, dan nasabah tak perlu khawatir karena data itu tidak digunakan semaunya,” ujar Indah.

Turut hadir di acara tersebut, pimpinan perbankan BUMN Area Head Bank Mandiri Lampung Jan Winston Tambunan, Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung Yoshua Palti, Perwakilan BI dan OJK, Plt Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar.(IH)

DJP Lampung-Bengkulu Gelar Dialog Perpajakan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan